Inilah Backup Data yang Wajib Diwaspadai Perusahaan Indonesia di 2026

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Teknik ransomware terus berkembang dengan semakin canggih, dan Indonesia masih menjadi salah satu pasar yang paling sering menjadi sasaran serangan siber di Asia Tenggara.

Seiring perusahaan memperluas operasional digitalnya, risiko kehilangan akses terhadap data, baik akibat serangan siber maupun kesalahan operasional, dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan bisnis.

Baca juga: Tingkatkan Keamanan Digital, Workshop Literasi Digital Digelar di Flores Timur dan Sikka

Dalam wawancara yang dilakukan di sela IndoSec Summit 2025, Clara Hsu, Indonesia Country Manager Synology Inc., membagikan sejumlah red flags yang perlu diwaspadai perusahaan agar strategi perlindungan data mereka benar-benar siap menghadapi tantangan ke depan.

“Transformasi digital di Indonesia berkembang sangat pesat, namun ketahanan data juga harus berjalan seiring. Backup saja tidak lagi cukup jika proses pemulihan data tidak bisa dijamin,” jelas Clara.

Red Flag #1: Backup Parsial atau Tidak Menyeluruh

Saat beban kerja (workloads) atau aplikasi baru ditambahkan, tidak jarang sistem tersebut luput dari kebijakan backup.

Alasannya bisa beragam, mulai dari keterbatasan waktu tim IT hingga konfigurasi yang belum diperbarui.

Di sisi lain, masih banyak perusahaan yang hanya melakukan backup pada file tertentu yang dianggap penting demi menghemat kapasitas penyimpanan.

Pendekatan ini justru dapat menjadi masalah besar saat proses pemulihan dibutuhkan.

“Data yang tidak dibackup pada dasarnya sudah berada dalam kondisi berisiko,” ujar Clara. Tanpa perlindungan yang menyeluruh, proses pemulihan sistem akan menjadi jauh lebih kompleks dan berpotensi menghambat operasional bisnis secara signifikan.

Red Flag #2: Visibilitas Data yang Terfragmentasi dan Terbatas

Pertumbuhan bisnis sering kali membuat data tersebar di berbagai platform, lokasi penyimpanan, atau bahkan antar divisi.

Kurangnya visibilitas menyeluruh tidak hanya menurunkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan risiko adanya data ganda atau data yang tidak terlindungi. Tantangan kepatuhan pun muncul ketika perusahaan kesulitan melacak data apa saja yang dimiliki dan di mana lokasinya.

“Ketika sistem berjalan secara terpisah, perusahaan akan kesulitan memastikan apakah seluruh infrastrukturnya benar-benar aman,” kata Clara. Ia menambahkan bahwa perlindungan data terintegrasi dan pemantauan terpusat akan menjadi semakin krusial bagi perusahaan Indonesia, terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional dan regulasi di tahun 2026.

Baca juga: Ditjen Dukcapil Kemendagri Pastikan Keamanan Data Masyarakat Jadi Prioritas Utama

Sebagai contoh, Clara menjelaskan bahwa saat ini semakin banyak perusahaan mulai mengadopsi platform yang memungkinkan pengelolaan backup dilakukan secara terpusat.