Pilkada 2024
Pengamat: Warga Jakarta Butuh Pemimpin yang Bisa Tegas Atasi Macet Hingga Tata Ruang
Pengamat Politik Citra Institute Efriza mengatakan Jakarta harus dipimpin gubernur yang tegas dan mampu mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah.
Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Junianto Hamonangan
WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA — Pengamat Politik Citra Institute Efriza mengatakan Jakarta harus dipimpin oleh sosok gubernur yang tegas dan mampu mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan kemacetan hingga tata ruang.
“Yang dibutuhkan masyarakat Jakarta adalah masih hal lama yang belum selesai seperti mengatasi banjir, mengatasi persoalan kemacetan, dan kebutuhan akan pendidikan yang dapat menjamin untuk banyak masyarakat Jakarta, dan membangun ruang publik yang ramah dan inklusif,” ucap Efriza saat dihubungi Wartakotalive.com, Selasa (17/9/2024).
Efriza juga menyoroti tiga paslon yang akan bertempur memperebutkan kursi nomor 1 di Jakarta.
Mereka yakni Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Menurutnya, kompetisi akan sengit hanya akan dialami dua paslon, Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono-Rano.
Sedangkan, pasangan independen Dharma-Kun akan tertinggal cukup jauh dari segi perolehan suara.
“Peluang satu putaran jika berdasarkan jumlah partai politik dengan kekuatan para kader-kadernya maka RK-Suswono memungkinkan sebagai pemenang. Hanya saja peluang dua kandidat masuk putaran kedua amat tinggi yakni RK-Suswono dan Pramono-Rano,” ungkapnya.
Baca juga: Momen Kaesang “Ngeles” Ketika Ditanya Temannya Inisial “Y” yang Beri Tumpangan Jet Pribadi
Efriza membeberkan alasan peluang dua putaran akan terjadi yakni pertama, ketiga kandidat akan berusaha dan berjuang keras, peluang ini memungkinkan seperti Pilkada 2017 lalu karena tiga pasang calon.
Kedua, golput karena sosialisasi coblos tiga pasangan calon atau karena Anies gagal diusung sebagai calon gubernur Jakarta memungkinkan, jadi tepatnya golput karena kekecewaan dengan banyak hal yang meliputi amat memungkinkan.
“Tetapi kemungkinan dua putaran bisa saja tidak terjadi, sebab ada obsesi besar dari Presiden Jokowi dan calon presiden terpilih Prabowo agar Jakarta tidak terjadi dua putaran,” ungkap dia.
“Pengalaman waktu di Pilpres potensi satu putaran memungkinkan jika Presiden melakukan cawe-cawe, sisi yang lain, calon perseorangan Dharma-Kun tidak dapat mencapai angka 10 persen, artinya suara pemilih hanya diperebutkan oleh dua pasang calon semata RK-Suswono dan Pramono-Rano,” tambahnya.
Efriza menyebut jika tidak bisa satu putaran akibatnya mereka harus bekerja ekstra keras. Sebab, memungkinkan persaingan akan semakin sengit dan keras.
“Tentu saja polarisasi masyarakat ditenggarai akan semakin meningkat. Dampaknya memungkinkan residu ketika kandidat terpilih memimpin Jakarta, situasi ini mirip dengan Pilkada 2017 jika terjadi putaran kedua seperti PDIP dan Anies yang benar-benar bernuansa konflik dari awal memerintah sampai akhir pemerintahannya,” ucap dia.(m27)
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.
| Temukan Adanya Tindak Pidana, Bawaslu Serahkan Kasus Pilkada Barito Utara Kepada Kepolisian |
|
|---|
| Dana Pengawasan Pilkada 2024 Masih Tersisa, Bawaslu DKI Minta untuk Pembangunan Fasilitas Kantor |
|
|---|
| Pasca Putusan MK, Pendiri LPP Surak Siap Mengawal PSU Ulang di 24 Wilayah Indonesia |
|
|---|
| Digelar Estafet, Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang 6 dari 40 PHPU, Termasuk Barito Utara dan Babel |
|
|---|
| Bantah Pelanggaran Pemilu, Ketua KPU Barito Utara: Semua Prosedur Kami Lakukan Berdasarkan Aturan |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.