Hamdan Zoelva Sebut Dualisme Kadin Indonesia Bakal Diselesaikan Lewat Musyawarah atau Jalur Hukum

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kisruh kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diselesaikan secara baik-baik.

Pasalnya menurut Jokowi, Kadin merupakan organisasi pengusaha bukan organisasi politik.

"Dan ini bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga, saya minta diselesaikan secara baik-baik," kata Presiden Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, (17/9/2024).

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta masalah Kadin itu diselesaikan secara internal.

"Di internal Kadin. Jangan bola panasnya, nanti didorong ke saya,” ucap Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Arsjad Rasjid telah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca adanya Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Senin (16/9/2024).

Baca juga: Said Iqbal Anggap Arsjad Rasjid Masih Resmi dan Legal Jadi Ketum Kadin Indonesia

"Hari Minggu, tanggal 15 September 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid," kata Ari.

Namun, Ari tidak menjelaskan lebih jauh soal isi surat tersebut, apakah meminta waktu untuk bertemu Presiden Jokowi atau meminta pemerintah membatalkan Munaslub.

Ari hanya menjelaskan bahwa surat tersebut saat ini masih berada di Kementerian Sekretariat Negara dan belum diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tanggapi Permintaan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Soal Konflik Kadin, Ini Jawabannya

Solusi

Pernyataan dari Presiden Jokowi disambut baik oleh kuasa hukum Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva.

"Saya kira kita sangat menghargai pernyataannya sangat bijak, presiden tidak akan mencampuri urusan internal. Jadi biarlah ini selesaikan secara internal," kata Hamdan dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Hamdan berujar bahwa penyelesaian dualisme kepengurusan Kadin Indonesia akan diselesaikan melalui musyawarah atau menempuh jalur hukum.

"Kami akan menyelesaikan secara internal apakah berdasarkan musyawarah ataupun akan mengambil langkah-langkah hukum," ujar Hamdan.