Wacana Subsidi KRL Berbasis NIK Sudah Sejak 2018, Djoko: Ditolak Istana untuk Kepentingan Pilpres

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menyebut jika kenaikan tarif KRL ini tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden (Pilpres).

Namun, ia melihat jika penyesuaian tarif KRL berbasis NIK ini adalah akal-akalan pemerintah saja untuk menaikkan tarif.

"Kalau itu yang dilakukan, maka yang terjadi adalah kelas menengahnya yang paling terberat. Karena pengguna KRL ini kan umumnya menengah ke bawah," kata Trubus saat dihubungi, Senin.

Padahal, lanjut dia, kelompok masyarakat menengah ke bawah ini sudah banyak dihadapkan oleh pajak an kebutuhan pokok yang kian meningkat.

Selain itu, Trubus memandang jika kebijakan penyesuaian tarif KRL ini akan menjadi satu hal yang kontraproduktif dan dapat menyebabkan transportasi umum kembali sepi peminat.

"Kalau misalnya kebijakan ini dinaikkan, otomatis orang tidak menggunakan KRL lagi nanti khawatir begitu," kata Trubus.

"Nah itu penyebabnya jadi orang menggunakan kendaraan pribadi, entah itu motor yang menyebabkan kemudian ini menyebabkan polusi, emisi, segala macam," lanjutnya.

Baca juga: Sangat Keji, Ibu Tiri di Pontianak Siksa Anak SD hingga Tewas, Jenazah Dimasukkan ke Dalam Karung

Sehingga, Trubus memandang bahwa pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan ini agar tidak mendesak untuk diterbitkan dalam waktu dekat.

Hal itu mengingat beban ekonomi masyarakat saat ini yang kian berat.

"Nanti dulu sambil kalau mau naik itu ada konsekuensinya, misalnya dibikin gerbongnya itu kelas-kelas, ada kelas eksekutif, kelas ekonomi," kata Trubus menyarankan.

"Jadi untuk yang ekonomi itu yang disubsidi, kelas eksekutif yang dibebaskan ini," pungkas dia. (m40)

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News