Program Kartu Jakarta Pintar Dihapus pada Tahun 2025, Diganti dengan Sekolah Gratis

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta KH. Muhammad Thamrin menambahkan, pihaknya cukup lelah menerima aduan dari masyarakat yang ijazahnya tertahan di sekolah.

Alasannya klasik, karena orang tua tidak mampu membayar iuran pendidikan setiap bulan, padahal ijazah anaknya diperlukan untuk melanjutkan pendidikan atau bekal mencari pekerjaan.

"Kami capek karena ada aduan ijazah yang ditahan. KJP yang bermasalah, ini dari seluruh anggota Komisi E membuat terobosan baru supaya warga Jakarta tenang, dan tidak ada lagi hiruk pikuk persoalan KJP yang setiap tahun PPDB bermasalah," kata Thamrin.

Baca juga: Penganiaya Siswa di Kalideres Masih Ditahan Polisi, Kasudindik Jakbar Akan Cabut KJP Pelaku

Sedangkan, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin mengapresiasi rekomendasi dari Komisi E soal pendidikan gratis. 

Budi mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan legislatif tersebut.

"Dari Komisi E mendukung kebijakan ini dan dari anggaran juga cukup tersedia untuk dilakukan pemenuhan sekolah gratis di tahun 2025," kata Budi.

Menurut Budi, Disdik DKI Jakarta sudah melakukan pemetaan terhadap rencana pendidikan gratis di sekolah swasta.

Budi menyebut, hanya ada tiga klaster yang menerima program ini, sedangkan klaster empat dan lima tidak dimungkinkan karena 495 sekolah itu memang tidak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama ini.

"Jumlah sekolahnya, kalau sekolah swasta itu totalnya 5.895, yang tidak menerima BOS itu ada 495. Jadi sekitar 2.900-an yang akan kami gratiskan, dari SD, SMP sampai SMA, SMK," jelas Budi.

Budi menambahkan, program ini diutamakan bagi pelajar yang orang tuanya masuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Dinas Sosial Provinsi DKI jakarta.

BERITA VIDEO: Polisi Terseret Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis

Hingga kini, Disdik masih mendalami total anggaran yang diperlukan untuk kebijakan sekolah gratis.

"(Anggaran) masih kami dalami, angkanya sudah bisa mengcover (menutupi) semua dari anggaran KJP itu," ungkapnya.

Diketahui, di sisa akhir masa jabatan, Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 mewariskan kebijakan yang menyentuh bagi masyarakat.

Pada Jumat (23/8/2024) pagi, komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta ihwal pendidikan gratis di sekolah swasta.