DPR RI Disebut Culas Apabila Menampik Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Ambang Batas Pilkada

WARTAKOTALIVE.COM - Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti sebut DPR RI terbukti culas apabila menafikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/PUU-XXII/2024.

Menurut Bivitri Susanti, putusan MK yang dibacakan Selasa (20/8/2024) justru sudah sangat jelas bahkan memperjelas putusan yang sebelumnya bersifat multitafsir. 

Misalnya saja kata Bivitri Susanti, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang menjelaskan pengaturan ambang batas (threshold) untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan model alternatif. 

"Seperti Jakarta daftar pemilih tetap (DPT) masuk kategori C dengan jumlah penduduk 6 hingga 12 juta. Di mana partai gabungan yang memiliki 7,5 persen suara di DPRD maka sudah bisa mencalonkan,"jelas Bivitri dalam keterangannya Rabu (21/8/2024).

Menurut Bivitri Susanti keputusan MK tersebut justru mewakili sistem demokrasi yang sesungguhnya. 

Sebab warga bisa memiliki banyak calon untuk menjadi pemimpin daerah mereka karena risiko kotak kosong bisa diminimalisir. 

Namun Bivitri mengingatkan agar masyarakat berhati-hati sebab kemungkinan dalam rapat DPR RI keputusan MK tersebut bisa saja dibatalkan dengan alasan multitafsir. 

Padahal menurutnya, putusan MK terkait Pilkada 2024 sudah sangat terang-benderang. 

“Putusan itu jelasnya luar biasa dan tidak akan bisa ditafsirkan berbeda. Maka kita kawal bareng-bareng jangan sampai ada tafsir yang berbeda untuk sebuah putusan progresif seperti ini,” bebernya.

Maka kata Bivitri, apabila DPR RI menafsirkan keputusan tersebut dengan berbeda, maka itu artinya DPR benar-benar culas dan tidak tahu malu. 

Sebelumnya Badan Legislasi (Baleg) DPR mementahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan batas usia calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub). 

Mayoritas fraksi DPR RI sepakat bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) yang lebih cocok dipakai untuk Pilkada serentak 2024. 

Sehingga usia 30 tahun untuk Cagub Cawagub berlaku saat pelantikan bukan pendaftaran. 

Baca juga: PDIP Curiga DPR RI Akan Jegal Putusan MK Soal Ambang Batas Pilkada

Rapat rapat kerja (Panja) bersama pemerintah dengan agenda pembahasan RUU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Rabu (21/8/2024) itu sempat diwarnai kegaduhan.

Namun pada akhirnya mayoritas fraksi di DPR menyetujui aturan tersebut merujuk ke MA.