Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran Dinilai Mustahil Jalan Tanpa Kementerian Khusus

“Untuk itu, agar program pembangunan 3 juta rumah Prabowo-Gibran ini dapat berhasil diperlukan kementerian khusus perumahan dan badan khusus perumahan,” ungkapnya.

Menurut Daniel, selama ini beberapa masalah terjadi akibat pemerintah tidak fokus pada persoalan dan isu perumahan seperti kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi yang pada tahun 2024 ini sudah habis pada bulan Agustus. 

Dia menegaskan, kuota rumah subsidi yang terbatas akan berdampak karena perumahan memiliki multiplier effect yang besar terhadap sektor lainnya.

Baca juga: Ini Alasan Menag Yaqut Tak Diundang Muktamar PKB, Dianggap Sudah Rusak Citra Partai

Baca juga: Dalam Munas, Agung Laksono Sindir Pengurus Golkar yang Rangkap Jabatan

“Kementerian khusus perumahan juga bisa mengatasi kendala aturan dan perizinan yang saat ini masih menghambat pembangunan perumahan,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Aviv Mustaghvirin berpendapat bahwa saat ini kementerian yang mengurusi kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan dan sandang sudah ada, namun yang menanggani urusan papan tidak ada. 

Menurutnya, hal itulah yang menyebabkan backlog perumahan sulit terselesaikan.

“Soal perumahan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Karena itu, Himperra merekomendasikan untuk dihidupkan kembali kementerian perumahan rakyat. Tanpa kementerian khusus, maka sulit sekali untuk mewujudkan program 3 juta rumah tersebut,” kata Aviv Mustaghvirin.

Dalam penilainnya, pemerintah perlu melakukan intervensi dalam pembangunan perumahan terlebih dari sisi kebijakan diantaranya untuk mengendalikan harga tanah yang semakin tinggi di perkotaan. 

Akibatnya, lokasi perumahan subsidi semakin jauh dari pusat aktivitas masyarakat.

Baca juga: VIDEO Jadi Cawagub RK, Suswono Ternyata Punya Rekam Jejak Skandal Suap Impor Daging

Baca juga: Anggota DPRD DKI Koordinasi dengan Dinkes dan RSUD Pesanggrahan soal Dugaan Pelanggaran SOP Nakes

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas Jaya) Andriliwan Muhamad menegaskan bahwa program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo-Gibran akan mampu mengurangi backlog perumahan di Indonesia. Asosiasi itu sangat mendukung program positif ini untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah. 

“Kami mengusulkan dibentuknya kembali kementerian khusus perumahan, karena perumahan dan infrastruktur sama pentingnya. Oleh karena itu, urusan perumahan tidak cukup hanya ditanggani oleh pejabat setingkat direktur jenderal,” kata 

Andriliwan yang akrab disapa Andre Bangsawan.

Dia mengingatkan agar program 3 juta rumah ini diikuti dengan penyempurnaan terhadap regulasi dan skema-skema pembiayaan termasuk membenahi undang-undang yang terkait perumahan. 

Pengembang selama ini sangat kesulitan dalam mengurus perizinan, salah satunya karena tidak adanya kementerian khusus. 

Appernas Jaya merekomendasikan kementerian khusus perumahan ini nantinya harus fokus kepada tiga target yaitu membuat skema baru tentang pembiayaan perumahan, membuat perizinan agar lebih mudah, dan harus ada kesepahaman bersama tentang rumah atau hunian yang akan dibangun untuk masyarakat. 

Baca juga: Reaksi PKS Andai Anies Baswedan Diusung PDIP Maju di Pilkada Jakarta Usai Putusan MK

Baca juga: VIDEO Viral Wanita Dianiaya Kekasih di Dalam Lift, Kepala Dibenturkan hingga Dicekik