Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran Dinilai Mustahil Jalan Tanpa Kementerian Khusus

WARTAKOTALIVE.COM — Pembentukan kembali kementerian khusus yang membidangi perumahan dinilai perlu dilakukan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Para pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang perumahan rakyat sepakat dan kompak agar urusan perumahan rakyat dapat ditangani kembali oleh satu kementerian khusus yang terpisah dengan urusan infrastruktur.

Kehadiran kementerian khusus perumahan dinilai mutlak jika pemerintah baru mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ingin menuntaskan angka kekurangan (backlog) pasokan rumah yang masih cukup tinggi melalui program besar membangun 3 juta rumah per tahun di seluruh Indonesia. 

Hal itu mengemuka dalam talkshow yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Sejumlah narasumber yang hadir dalam talkshow tersebut menilai program perumahan secara massif ini bukan rencana main-main atau selingan semata, tetapi butuh usaha dan pembiayaan yang besar. 

Menteri Negara Perumahan dan Permukiman periode 1998-1999, Theo L. Sambuaga yang menjadi salah satu narasumber dalam talkshow itu turut mendukung pembentukan kementerian khusus perumahan. 

Baca juga: Kino Indonesia Raih Best Managed Companies 2024, CEO Kino: Pengakuan Kerja Keras Selama 25 Tahun

Baca juga: Setelah Deklarasi RK-Suswono di Jakarta, PKS Usung Andra-Dimyati di Pilkada Banten 2024

Menurutnya, angka backlog kepemilikan rumah masih sangat besar di Indonesia. Hal itu menjadi tantangan serius yang harus diatasi dengan meningkatkan langkah-langkah yang super ekstra. 

“Program 3 juta rumah ini menjadi langkah strategis yang perlu didukung agar terlaksana dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, perlu diwujudkan gagasan agar urusan perumahan dapat kembali ditangani dan menjadi tanggung jawab satu kementerian tersendiri yang mempunyai struktur fungsional sampai ke daerah-daerah,” pesannya.

Theo juga mendorong pemerintah memberikan insentif agar kalangan swasta ikut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun jumlah rumah yang reasonable untuk penyediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat khususnya MBR.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran bukanlah program kaleng-kaleng tetapi suatu rencana yang dahsyat karena butuh dukungan besar dari sisi penganggaran dan kebijakan. 

“Oleh karena itu, program ini mustahil berjalan tanpa desk khusus. Kita tahu bahwa banyak ketentuan dan regulasi di sektor perumahan yang selama ini kontra-produktif bahkan tidak bersahabat dengan dunia usaha sehingga menghambat penyediaan perumahan,” ungkap Joko Suranto. 

REI menegaskan, program 3 juta rumah mau tidak mau haruslah ditanggani kementerian yang khusus memahami persoalan pembangunan perumahan. 

Baca juga: Sidang Anak Gugat Ibu Kandung, Terungkap Terdakwa Palsukan Tandatangan untuk Mengalihkan Saham

Baca juga: Penguatan Literasi Masyarakat di Wilayah 3T Membutuhkan Konektivitas, dan Konten

Tiga fungsi penting adanya kementerian perumahan adalah sebagai pengatur koordinasi lintas sektoral, perencana program, serta sekaligus eksekutor. 

Menurut Joko Suranto, ketiga fungsi kementerian itu harus ada karena program ini merupakan pekerjaan khusus yang menjadi prioritas Prabowo-Gibran.

Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali menilai selama ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak fokus kepada masalah perumahan karena lebih banyak terkonsentrasi dengan urusan pembangunan infrastruktur.