Soal Kotak Kosong di Pilkada 2024, AHY: Konsekuensi Sistem Politik yang Kita Anut

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi soal peluang kotak kosong di Pilkada Serentak 2024. 

AHY menilai, syarat batas minimal mencalonkan sebagai konsekuensi yang mesti dihadapi oleh setiap kandidat.

Baca juga: Ridwan Kamil Batal Lawan Kotak Kosong di Pilkada, Dharma-Kun Siap Mengadang: Ini Kemurahan Tuhan

"Jadi begini, kita belum tahu secara pasti mana saja daerah yang tidak ada lawannya begitu, kotak kosong," ujarnya di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024) malam. 

"Memang sebetulnya ini juga merupakan realitas, konsekuensi dari sistem politik, sistem pemilu dan Pilkada yang kita anut. Ada presentase threshold yang harus dipenuhi 20 persen," lanjutnya. 

AHY menyebut, jika bisa saja seseorang yang memiliki kapasitas mumpuni gagal maju lantaran sistem tersebut. 

Oleh sebab itu kata AHY, peluang suatu koalisi menghadapi kotak kosong pun terjadi.

Baca juga: KPU Bantah Isu Sengaja Loloskan Calon Independen agar KIM Plus Tak Lawan Kotak Kosong

"Memang demokrasi kita tidak sempurna juga. Artinya selalu membuka ruang, ya tadi ada yang sangat kuat, sangat dominan, ada yang tertinggal. Bahkan tidak mendapatkan tiket," ucap AHY. 

"Padahal mungkin seseorang dianggap punya kapasitas dan punya kepantasan untuk menjadi kandidat. Tapi realitasnya, ia tidak didukung oleh partai-partai politik yang cukup memenuhi threshold atau tidak bisa mencukupi persyaratan, tidak bisa memenuhi persyaratan, maju sebagai calon independen. Akhirnya terjadi kotak kosong," sambungnya. 

Lantas AHY menilai, jika ada baiknya setiap partai dapat menyajikan kompetisi yang sehat. 

Selanjutnya Ketua Umum Demokrat ini memandang, kalau akan bagus jika ada kandidat lebih dari satu atau berapapun yang dibutuhkan rakyat.

"Bagusnya memang kompetisi itu kalau saya pribadi kompetisi yang sehat A lawan B. Koalisi A lawan koalisi B. Atau dua kandidat atau tiga kandidat, atau berapapun yang memang dikehendaki rakyat," kata AHY. 

"Karena pada prinsipnya, yang punya kuasa dalam demokrasi dan politik di negeri kita, ya rakyat. Tetapi memang ada mekanisme partai politik, ada mekanisme persyaratan pilkada yang tadi saya sampaikan, mungkin pada sejumlah situasi, tidak bisa menghadirkan kompetisi yang tadi saya sampaikan. Akhirnya melawan kotak kosong," pungkasnya. 

Sebagai informasi, Koalisi Indonesia Maju (KIM) memajukan sosok Ridwan Kamil alias RK sebagai bakal calon gubernur yang akan bertarung di Pilkada Jakarta 2024 

Dengan majunya Ridwan Kamil, sejauh ini sudah ada tiga kandidat calon gubernur Jakarta.

Sebelumnya nama Anies Baswedan diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.