Tak Hanya Kenaikan Harga, Demurrage Impor Beras Dinilai Pengamat Berdampak Terhadap Ekonomi Nasional

Pasalnya, kata dia, jika beras tersebut bukan barang ilegal maka tidak perlu dikenakan denda.

“Jika memang demurrage terkait komoditas beras impor yang dilakukan atas jaminan pemerintah, maka seharusnya denda tidak diberlakukan apalagi alasan bersandar lebih lama di pelabuhan disebabkan oleh hal-hal teknis kepelabuhan,” tegas dia.

Defiyan menyinggung kemudian menyinggung mengenai demurrage beras impor Rp294,5 miliar Bulog yang baru-baru ini menghangat.

Ia memastikan demurrage akan menambah beban biaya beras yang dijual kepada masyarakat.

“Apabila komoditas beras impor itu merupakan permintaan pemerintah dalam hal ini , maka pemerintah harus menanggung beban denda tersebut supaya tidak menjadi tambahan biaya pembentuk harga pokok penjualan sebagai pembentuk harga beras di dalam negeri yang dibeli masyarakat,” pungkasnya.

Serikat Petani Pertanyakan Kasus Demurrage

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Hendry Saragih menyoroti munculnya denda impor beras senilai Rp294,5 miliar pada kasus impor beras yang dilakukan pemerintah.

Hendry sangat menyayangkan terjadinya hal tersebut karena sejak awal Pemerintah sudah mengatakan akan menghentikan impor beras.

"Sejak awal dia pemerintah kan bilang mau stop impor beras, kenapa sekarang di akhir masa jabatannya, menjadi impor beras terakhir. Tahun ini (impor beras) mencapai 6 juta ton,” kata dia dikutip dari Tribunnews.com pada Kamis (8/8/2024).

Hendry meyakini impor beras sebaiknya tidak usah lagi dilakukan. Terlebih, kata Hendry, setiap pemerintah melakukan impor beras selalu menimbulkan persoalan panjang.

“Ya kalau kita, yang pasti, impor beras tidak perlu ada. Karena persoalan impor inikan panjang (seperti demurrage),” tegas dia.

Baca juga: Bima Arya Legowo Dedi Mulyadi Ditunjuk Jadi Cagub Jabar, Kang Dedi Kode Keras Sosok Cawagubnya

Baca juga: Hotman Sindir Razman Waktu Beli Sepatu Mewah di Paris: Harganya Cukup Cetak Miliaran KTP Kura-kura

Hendry menambahkan, daripada terus melakukan impor beras maka sebaiknya pemerintah dapat fokus melakukan penyerapan gabah petani. Impor beras, lanjut dia, amat sangat merugikan petani Indonesia.

“Mendatangkan beras dari luar negeri, potensi untuk masalah administrasi, kualitas, tentunya merugikan ekonomi nasional, baik petani maupun devisa negara. Lebih baik fokus pada penyerapan gabah,” tandasnya.

Bulog Sebut Demurrage Tidak Bisa Dihindari

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sudah pernah menjelaskan terkait demurrage dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR, pada Kamis, 20 Juni 2024 lalu.