Tak Hanya Kenaikan Harga, Demurrage Impor Beras Dinilai Pengamat Berdampak Terhadap Ekonomi Nasional

"Demikian akan diketahui demurrage-nya wajar atau di luar kewajaran. Jika memang nanti dari pemeriksaan audit ditemukan bukti permulaan yang kuat, baru aparat hukum masuk," ujarnya.

Ia menduga kasus biaya denda impor ini terjadi karena adanya pelanggaran tata kelola dalam pengadaan impor beras, yang bisa disebabkan karena kompetensi SDM yang rendah atau ada perilaku korupsi.

"Faktor manusianya bisa karena kompetensi yang rendah, tapi bisa juga karena KKN. Efek selanjutnya adalah ekonomi biaya tinggi. Dalam kasus beras akhir-akhir ini, beras menjadi terlalu mahal bagi konsumen," katanya.

Kemenperin Akui Belum Terima Data 1.600 Kontainer Beras di Jakarta dan Surabaya

Kasus demurrage impor beras disoroti banyak pihak.

Terkait hal tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) angkat bicara.

Dikutip dari Tribunnews.com Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif mengungkapkan terdapat 1.600 kontainer berisi beras tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya.

Ribuan kontainer berisi beras itu merupakan bagian dari 26.415 kontainer yang tertahan di dua pelabuhan tersebut.

Dirinya mengakui belum jelas aspek legalitas beras tersebut.

"Beras jumlah kontainernya 1.600. Tidak ada (data), belum ada penjelasan dari Bea Cukai,” kata Febri pada Jumat (9/8/2024).

Febri melanjutkan, data kejelasan atas isi 1.600 kontainer tersebut diperlukan dan harus disampaikan gamblang.

Hal ini, kata Febri, diperlukan untuk menentukan kebijakan tepat dalam memitigasi kondisi yang sama ke depannya.

"Kebijakan yang tepat itu harus berdasarkan data yang akurat, cepat,” pungkas dia.

Dugaan beras ilegal

Sementara itu, ekonom konstitusi Defiyan Cori turut menyoroti soal kemungkinan beras ilegal di dalam 1.600 kontainer yang tertahan di pelabuhan.