PBNU Hajar PKB Habis-habisan, Singgung Transparasi Keuangan Pilpres Hingga Pileg

WARTAKOTALIVE.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di bawah Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dihajar habis-habisan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Rabu (31/7/2024).

PBNU mendatangkan mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy untuk menggambarkan situasi di internal PKB selama dipimpin Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Lukman Edy yang menjabat Sekjen PKB periode 2005-2007 dan 2009-2014 itu menceritakan banyak hal, sebagian besar justru "borok" kepemimpinan Cak Imin.

Lukman membongkar "dosa-dosa" Cak Imin selama memimpin PKB hampir 20 tahun terakhir seperti dimuat Kompas.com Kamis (1/8/2024).

Salah satu yang dihajar PBNU ialah bagian tata kelola keuangan PKB. Menurut Lukman, di bawah Cak Imin, PKB tidak menerapkan transparansi tata kelola keuangan.

Semua terkait tata kelola keuangan, jelas dia, tidak ada keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Bahkan, dalam hal keuangan menyangkut pemilu, baik itu pileg, pilpres, maupun pilkada, PKB sangat tertutup.

"Teman-teman dari PBNU tadi juga mengejar saya seperti apa sih kepemimpinan Cak Imin di DPP itu. Apa namanya, tata kelola partai itu seperti apa sih," kata Lukman.

"Saya bilang, saya jujur saja katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dana pileg, dana pilpres, sampai sekarang dana pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel," terangnya.

Dirinya juga menilai Cak Imin terlalu lama memimpin PKB. Ia menyoroti waktu kepemimpinan Cak Imin di PKB yang sudah hampir 20 tahun.

"Saya katakan kepada PBNU tadi, kepada tim bahwa Cak Imin ini terlalu lama memimpin. Sudah 19 tahun, hampir 20 tahun memimpin PKB," ungkap Lukman.

Baca juga: Usaha PKB Serang Balik PBNU Terkait Kisruh, Sindir Tiba-tiba Jadi Gila Hormat

Sebagai informasi, Cak Imin telah memimpin PKB sejak 2005 atau selama 19 tahun.

Meski begitu, Lukman menyatakan, tidak ada pembicaraan mengenai pergantian ketua umum PKB saat ia memberikan keterangan kepada PBNU.

Namun, ia menyebutkan bahwa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB terus memantau dinamika yang terjadi di tingkat pusat.

Menurut dia, bisa saja pengurus di tingkat daerah itu mendorong adanya pergantian ketua umum PKB.