Disdik Klarifikasi Istilah Cleansing Guru Honorer yang Benar Cleansing Data, ini Maksudnya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengklarifikasi istilah cleansing atau pembersihan data yang berdampak pada guru honorer.

Diketahui imbas dari kebijakan ini terdapat 107 guru honorer yang terpaksa berhenti dari pekerjannya pada pekan lalu, namun kini sudah kembali bekerja.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pekan lalu publik salah persepsi mengenai pengertian cleansing data.

Langkah ini dilakukan bukan untuk memecat para guru, tapi melakukukan proses identigikasi, deteksi dan koreksi atas kesalahan atau ketidakakuratan yang terdapat di dalam kumpulan data.

“Jadi bukan cleansing dalam pekerjan, tapi yang dilakukan adalah cleansing data,” ujar Budi pada Rabu (24/7/2024).

Budi mengatakan, pengertian cleansing data pada tenaga honorer merupakan proses identifikasi dan verifikasi yang dilakukan untuk mendeteksi adanya anomali atau ketidaksesuaian data yang terjadi pada guru honorer.

Baca juga: Disdik DKI Jakarta Pastikan Guru Honorer yang Sempat Kena Cleansing Sudah Kembali Mengajar

Dari data yang dimiliki Budi, terdapat 18.885 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan 16.414 guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), sedangkan tenaga honorer terdapat 4.127 orang.

“Untuk guru KKI (kontrak kerja individu) ada 4.065 orang, dan guru KKI adalah guru honorer yang diangkat (digaji) melalui APBD. Tenaga honorer ini adalah guru honorer yang diangkat Kepala Sekolah dengan menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” katanya.

Menurut dia, terjadinya pemutusan hubungan kerja antara Kepala Sekolah dengan guru honorer karena berdasarkan dua hal.

Pertama, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 4/LHP/XVII JKT/1/2024 dan kedua amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Maka tindaklanjut yang dilakukan Dinas Pendidikan yaitu melakukan evaluasi beban kerja guru di satuan pendidikan negeri, melaukan redistribusi dalam rangka pemerataan guru di satuan pendidikan negeri,” ucapnya.

Selain itu, Dinas Pendidikan juga melakukan penataan data terhadap guru honorer yang ada di satuan pendidikan negeri.

Dari hasil tersebut, lanjut Budi, ditemukan adanya kondisi di mana terdapat penumpukan dan kekurangan pada mata pelajaran tertentu, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada bulan Juli 2024.

“Jadi pada saat kami lakukan redistribusi karena adanya tambahan P3K pada tahun 2023 dan tahun 2024. Untuk tahun 2023 ada sekitar 6.000-an kalau nggak salah untuk guru P3K masuk, dan untuk tahun 2024 ada 800 guru P3K masuk seleksi dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional),” jelasnya.

Jika mengacu pada aturan yang ada, kata dia, terdapat beberapa dasar hukum dari kebijakan ini. Pertama UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Baca juga: Disdik DKI Akan Wadahi 4.000 Guru Honorer di Jakarta untuk Jadi Kontrak Kerja Individu