Heru Budi Hartono Baik Hati, tak Beri Sanksi Kepsek yang Rekrut Guru Honorer Tanpa Izin Disdik DKI

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tidak memberikan sanksi kepada kepala sekolah negeri yang merekrut guru honorer tanpa izin dari Dinas Pendidikan DKI.

Sebagai informasi, ada sekitar 4.000 guru honorer sampai tahun 2022 yang tidak memiliki Dapodik dari Dinas Pendidikan.

Baca juga: Dukung Disdik DKI Jakarta Lakukan Cleansing, Heru Budi: Supaya Guru Honorer Bekerja dengan Baik

Mereka diakui Heru Budi Hartono direkrut tanpa sepengetahuan dan tidak sesuai dengan aturan Dinas Pendidikan DKI.

"Kita bicara ke depan, yang sudah terjadi ya sudah, itu kan kita harus bijak. Bijaknya kenapa? Ini kan hak asasi orang, dia perlu bekerja," ucapnya, Senin (22/7/2024).

"Kalau sudah dia jadi guru, dia sudah punya anak ya sudah stop," imbuhnya.

Baca juga: Pemprov Jakarta Pecat Guru Honorer, Politisi PDIP Minta Kaji Ulang, Ima Mahdiah: Kebutuhan Tinggi

Heru mengaku, dirinya mengumpulkan kepala sekolah kemarin untuk selesaikan masalah penerimaan guru honorer yang tidak sesuai aturan.

Ia berharap, para kepala sekolah bisa merekrut guru sebagai tenaga honorer sesuai aturan dan menjadi kontrak kerja individu (KKI).

"Saya tidak bicara bagaimana cara merekrut guru dari 2017 ini saya tidak bicara," ujarnya.

"Yang jelas hari ini adalah kita selesaikan yang terbaik ke depan. Toh 4.000 guru ini sudah jadi guru kan," lanjutnya.

"Prosesnya saya tidak ingin tahu bagaimana-bagaimana, inilah yang kita perbaiki kita berikan haknya mereka," tegas Heru.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah mengumpulkan kepala sekolah negeri di Jakarta Internasional Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).

Sekitar 2.000 kepala sekolah dan seluruh kepala suku dinas (Kasudin) Pendidikan wilayah ikut dalam pengarahan Heru.

Heru menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah negeri yang hadir, bahwa 4.000 guru honorer akan direkomendasikan memiliki Dapodik.

"Namun, data itu harus ada cut off date-nya. Tadi sepakat kepala sekolah cut off date-nya Desember 2023. Itulah yang kita dorong untuk mereka mendapatkan haknya. Rekomendasi data dapodik," kata Heru.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09