Warga Kembangan Jakarta Barat Sampaikan Aspirasi Soal PPDB 2024 di Jakarta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Warga Kembangan, Jakarta Barat menyampaikan aspirasi soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

Satu di antaranya disampaikan oleh Saman, warga Kelurahan Meruya Selatan, saat menghadiri Musyawarah Deklarasi Kecamatan Kembangan pada Jumat (12/7/2024).

Diungkapkannya, para orangtua kini mengalami kesulitan dengan PPDB 2024.

Di antaranya mengenai ketentuan usia anak dan zonasi.

“Di kelurahan kami, permasalahannya ada di KJP dan PPDB. Kemarin kita mengurusnya sulit sekali,” katanya.

Hal serupa diungkapkan Rudi Johan.

Dia mengatakan, para orangtua saat ini sedang mengalami masalah yang sama.

Mereka dibuat bingung dengan proses pendaftaran ke sekolah baru untuk anak-anaknya.

Baca juga: Tumpah-ruah di Alun-alun Kota Depok, Ribuan Warga Ramaikan Jalan Sehat KPU Depok

Baca juga: TPST Bantargebang Kelebihan Beban, DPRD DKI Dorong Pengolahan Sampah di Lima Wilayah Jakarta

Saat ini, kebijakan PPDB adalah berdasarkan zonasi, tidak lagi berdasarkan nilai.

Meski ini kebijakan nasional, namun warga butuh kehadiran Pemprov DKI Jakarta untuk ikut menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kami ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi terkait pendidikan, baik di Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, semuanya mengalami masalah yang sama. Ketentuan umur dan zonasi ini sangat menyulitkan,” kata Rudi.

Tak hanya itu, Rudi mengungkapkan banyak warga yang kesulitan mendaftarkan KJP anaknya.

Dirinya berharap Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan solusi tersebut, sehingga KJP dapat tepat sasaran. 

“KJP akan kita kawal bersama agar tepat sasaran. Hanya diberikan kepada pihak yang memang membutuhkan dan sesuai dengan kondisi keluarganya,” katanya.

Arisman, warga Kelurahan Kembangan Utara mengakui sejumlah program sosial besutan Pemprov DKI Jakarta sudah sangat baik.

Di antaranya KJP, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus (Kartu Lansia Jakarta (KJL), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan program lainnya.

Hanya saja, sejumlah realisasi program sosial tersebut, menurutnya, belum maksimal.

"Situasi di lapangan juga sudah banyak berubah. Begitu juga di Pemprov Jakarta,” katanya.

Disdik DKI Pastikan KJP Plus Tepat Sasaran karena Selektif Verifikasi Data

Verifikasi dana bantuan sosial sektor pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I gelombang dua telah sampai tahap akhir. Setelah proses verifikasi akhir, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta akan segera melakukan pencairan dana melalui transfer pekan depan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan, verifikasi merupakan salah satu proses penting yang harus dilakukan secara ketat dan selektif, agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Untuk itu, pihaknya membentuk tim gabungan khusus yang melibatkan stakeholder terkait, seperti Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

“Proses verifikasi kami percepat dengan target satu bulan sehingga jarak penerima tahap I gelombang dua tidak terlampau jauh dengan gelombang satu,” kata Budi dari keterangan PPID Provinsi DKI Jakarta, Sabtu (6/7/2024).

Menurutnya, ada 130.101 data calon penerima KJP Plus yang harus diverifikasi ulang pada tahap I gelombang dua. Angka tersebut bergerak secara fluktuatif tergantung status sosial dan pendapatan ekonomi penerima yang akan terus diupdate secara berkala.

”Harapan kami, ke depan masyarakat Jakarta semakin sejahtera melalui peningkatan pendidikan. Semoga masyarakat dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan tepat dan cermat, sehingga kita memiliki generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Budi.

Diketahui Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengimbau warga yang menerima bantuan sosial dari Pemprov DKI agar tidak main judi online. Sebab, kata Heru, pemberian bantuan sosial dari Pemprov DKI seperti KJP, KJMU dan lainnya sesuai nama dan alamat.m, sehingga masyarakat tidak terkena dampak dari main judi online karena Pemprov DKI bisa saja mencabut Bansos tersebut.

"Mudah-mudahan mereka tidak terkena nama yang main judi online loh, klo ASN DKI kita pastikan kita tindak," tegasnya di Grand Hyatt, Selasa (2/7/2024).

Namun, Heru mengaku akan memberikan maaf dan kesempatan kepada masyarakat penerima Bansos yang bermain judi online.

Ia ingin masyarakat penerima bantuan dari Pemprov DKI bisa mengubah prilakunya dan tidak lagi kecanduan Judol.

"Tidak bisa semena mena seperti itu juga, bersama dengan aparat kepolisian sejauh mana mereka main judinya apakah cukup besar, seperti kemarin ada di daerah mana tuh maaf yaa, ada yang gantung diri, dia utang Rp 25 juta," tegasnya.

"Tindakan tegas ada, tapi dengan Kementerian terkait kita liat range," tambah Heru.

73 Ribu Siswa DKI Terima KJP Plus

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah selesai lakukan verifikasi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Jumat (12/7/2024).

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI, Budi Awaluddin mengatakan, total siswa yang telah diverifikasi oleh pihaknya kurang lebih 126.000 jiwa.

Dari hasil verifikasi, ada 73 ribu siswa yang dinyatakan layak menerima KJP Plus dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Dan 53 ribuannya tidak layak untuk mendapatkan. In Shaa Allah, sore ini cair," kata Budi.

Budi berujar bahwa KJP Plus itu bakal langsung dicairkan sore ini oleh Dinas Pendidikan DKI ke rekening siswa masing-masing.

Baca juga: Rampung Verifikasi, Siap-siap KJP Plus Tahap I Bakal Cair Jumat Sore

Baca juga: Ibu Juan Teriak KJP Plus Kapan Cair? Disdik Jakarta: Sekarang Tahap Verifikasi, Baru Eksekusi

Baca juga: KJP Plus Pekan Depan Cair, Disdik DKI Pastikan Tepat Sasaran karena Selektif Saat Verifikasi Data

"Itu tahap dua. Nah ini kan jadi totalnya untuk gelombang pertama itu sekitar 533 ribuan," ujar Budi.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI telah rampung melakukan verifikasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I gelombang dua, Jumat (12/7/2024).

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, paling cepat proses pencairan KJP Plus dilakukan sore ini.

BERITA VIDEO: Mantan Jenderal Susno Duadji Ungkap Alasan Bela Pegi Setiawan Mati-matian

"Dana bantuan sosial untuk keperluan kebutuhan pendidikan yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu tahap I gel dua sudah bisa dimanfaatkan penerima," kata Budi melalui keterangan tertulis.

Budi meminta maaf kepada warga Jakarta karena pencairan KJP Plus mengalami keterlambatan.

Sebab, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan penerima bantuan pendidikan tepat sasaran. 

Total penerima dana KJP Plus tahap I sebanyak 533.649 jiwa dibagi menjadi dua gelombang oleh Dinas Pendidikan DKI.

Pencairan KJP Plus tahap I, gelombang pertama sudah didistrinusikan ke 460.143 penerima.

"Sedangkan gelombang kedua sebanyak 73.506 penerima. Seluruh penerima KJP Plus tahap I merupakan peserta didik tidak mampu dan sudah terverifikasi," tuturnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp