Pembentukan Pansus Impor Beras Bukti Berpihak Kepada Rakyat Bukan Kepada Importir

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Harga rata-rata beras terpantau masih mengalami kenaikan sepekan ini. Berdasarkan data yang tersaji di Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Pada Rabu (10/7/2024), harga beras premium naik Rp 140 atau sebesar 0,90 persen ke level Rp15.660 per kilogram.

Harga beras medium juga naik tipis sebesar 0,22 persen atau Rp 30 menjadi Rp13.550 per kilogram.

Bukan hanya beras premium dan beras medium, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga terpantau naik menjadi Rp12.600 per kilogram.

Harga rata-rata beras SPHP naik tipis 0,08 persen atau Rp10.

Baca juga: Dinilai Merugikan Negara hingga Rp8,5 T, KPK Diminta Selidiki Kasus Dugaan Selisih Harga Beras Impor

Menanggapi hal itu, Direktur Rumah Politik Fernando Emas mendorong agar pembentukan Panitia Khusus atau (Pansus) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait masalah impor beras yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat segera dibentuk.

Menurut Fernando, Pansus diperlukan untuk menata pengelolaan pangan yang berpihak kepada rakyat atau petani bukan untuk para importir.

“Diharapkan selain proses hukum berjalan di KPK, di DPR ada juga upaya secara politik untuk menata pengelolaan ketersediaan pangan terutama beras yang berpihak kepada petani bukan pada para importir dan segelintir orang,” kata Fernando, Jumat,(12/7/2024).

Baca juga: Ramai Soal Skandal Impor Beras Senilai Rp 2,7 Triliun, Demokrat dan PKS Dukung Pembentukan Pansus

Fernando juga menagih, DPR RI dapat segera membuktikan keberpihakannya kepada para petani dengan segera membentuk Pansus soal impor beras, kata Fernando, jangan berpihak kepada para importir.

“Saatnya DPR membuktikan memang benar sebagai wakil rakyat yang berpihak kepada para petani dengan membentuk Pansus dan bukan berpihak kepada para importir beras atau kebutuhan pangan lainnya,” beber Fernando.

Fernando berharap, ke depan pemerintah dapat membuat kebijakan yang benar-benar berpihak kepada para petani.

Fernando mengingatkan, pemerintah tidak sekedar janji-janji dalam membuat kebijakan untuk para petani.

“Atau jangan-jangan memang ada unsur kesengajaan karena Pemerintah memang berpihak kepada para pemburu rente yang memanfaatkan impor beras untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan dari kesengsaraan petani,”tandas Fernando.

Baca juga: Soroti Dugaan Mark Up Impor 2,2 Juta Ton Beras Rp 2,7 Triliun, Studi Demokrasi Rakyat Lapor KPK

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka menyebut hadirnya Badan Pangan Nasional atau Bapanas yang dikomandoi oleh Arief Prasetyo Adi tidak fokus pada perbaikan hulu produksi lantaran merubah orientasi pangan menjadi impor.

Hal itu disampaikan Suhardi menanggapi dugaan skandal mark up impor impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Kasus ini menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Saya menilai dengan hadirnya Bapanas, terjadi perubahan orientasi tentang pangan yang tadinya kita fokus untuk memperbaiki hulu dan produksi kini berubah menjadi ketersediaan dengan orientasi impor,” kata Suhardi.

Suhardi mengakui, perubahan serupa juga telah terjadi di tubuh Perum Bulog.

Menurut Suhardi, Perum Bulog pimpinan Bayu Krisnamurthi telah berubah menjadi operator impor dan penjualan semata.

“Bulog juga berubah orientasi tidak lagi menjadi penyangga hasil panen tapi menjadi operator impor dan penjualan,” jelas Suhardi.

Baca juga: Pakar Pangan Indonesia Ungkap Manfaat Distribusi Bantuan Beras Perum Bulog yang Terlihat Jelas

Dengan kondisi demikian, Suhardi memandang, jika tidak ada perubahan Paradigma dari kedua lembaga tersebut maka impor pangan terkhusus beras akan menjadi sumber ketersedian bukan sekedar produksi.

“Kalau paradigma ini tidak diperbaiki maka impor akan menjadi sumber ketersediaan bukan lagi produksi,” tandasnya.

Sedangkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyampaikan perhitungannya soal kerugian negara terkait kasus skandal mark up impor beras yang telah dilaporkan ke KPK.

Anthony sapaanya membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah,” kata Anthony, Rabu,(10/7/2024).

Baca juga: Heru Budi Hartono Buka Jakarta Food Festival 2024, Sekaligus Pantau Stok Beras Bulog

Diketahui, kasus ini sendiri bermula saat Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Hal ini dilaporkan terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu, (3/7/2024).

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta pekan lalu.