Jaga Kecukupan Pangan Masyarakat, Langkah Pemerintah Impor Beras Dianggap Wajar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kebijakan impor beras oleh pemerintah dianggap wajar untuk memastikan pasokan beras tercukupi bagi masyarakat Indonesia. 

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan konsumsi beras Indonesia mencapai 2,5 hingga 2,6 juta ton per bulan atau sekitar 30 juta ton per tahun. 

"Meski tahun lalu surplus sekitar 500 ribu ton, jumlah (surplus) itu tidak cukup untuk menjaga stok keamanan pangan yang memadai," ungkap Khudori, Sabtu (5/10/2024).

Khudori menyampaikan Bulog sempat mengimpor beras sekitar 3,06 juta ton pada 2023. Langkah ini dianggap wajar untuk mengantisipasi gagal panen akibat fenomena cuaca ekstrem seperti El Nino.

"Impor sebesar 3,06 juta ton tahun lalu sangat masuk akal, mengingat panen 2023 mundur akibat El Nino yang memperpanjang masa paceklik. Tanpa impor, harga beras di pasar bisa bergejolak karena kelangkaan," jelasnya.

Khudori juga menyoroti kelangkaan pangan, termasuk beras, berpotensi menjadi penyebab inflasi. 

Dari 2,61 persen inflasi nasional, sekitar 1 % disumbang oleh inflasi pangan, dan beras menjadi salah satu penyumbang tertinggi. 

"Oleh karena itu, impor beras yang dilakukan Bulog dan diawasi Bapanas adalah langkah wajar untuk menjaga kecukupan pangan," tambahnya.

Baca juga: Harga Beras Nasional Terus Melonjak, Ekonom Konstitusi Defiyan Cori Sampaikan Hal Ini

Khudori menegaskan langkah yang diambil oleh Bapanas, termasuk impor beras, merupakan upaya menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras di Indonesia, sekaligus memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga.

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan importasi selalu dilakukan secara terukur.

Bapanas melakukan kalikulasi kebutuhan pangan nasional disandingkan dengan proyeksi produksi nasional yang dilihat sebagai neraca pangan. 

"Importasi dilakukan secara terukur, setelah melakukan kalkulasi tersebut, dan itu bertujuan untuk mengamankan stok Cadangan Beras Pemerintah," kata Arief.

Arief menambahkan, Pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan produksi dalam negeri untuk mewujudkan swasembada pangan berbasis pada kemandirian dan kedaulatan pangan.

"Sedapat mungkin kita terus berupaya mengurangi impor dan berfokus pada produksi dalam negeri, dan ini bergantung pada bagaimana kita semua bersama-sama hand in hand mewujudkan ketahanan pangan berbasis kemandirian dan kedaulatan pangan," katanya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.