Ramai Soal Skandal Impor Beras Senilai Rp 2,7 Triliun, Demokrat dan PKS Dukung Pembentukan Pansus

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ramainya kasus dugaan skandal beras impor senilai Rp2,7 triliun sekaligus kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar disoroti Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin.

Dirinya mengaku mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk mengungkap kasus tersebut.

“Sangat mendukung usulan (Pansus skandal mark up impor beras),” kata Andi Akmal Pasluddin dikutip dari Tribunnews.com pada Selasa (9/7/2024).

Menurut dia, pembentukan Pansus, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.

Jika mark up impor beras tersebut benar adanya, maka akan melukai hati para petani dan rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, ia mengharapkan Pansus skandal mark up impor beras dapat secepatnya dibentuk.

“Karena apabila benar sangat melukai hati petani dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Dorong Kemandirian Pondok Pesantren, Bogasari Latih 20 Pengurus Ponpes se-Tapal Kuda dan Jember

Baca juga: Meski Tak Ada Dalam Petitum, Ini Alasan Pegi Setiawan Ajukan Ganti Rugi Rp 175 Juta ke Polda Jabar

Hal serupa disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka.

“Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” kata Suhardi Duka.

Dia menduga murahnya harga beras yang di impor ke Indonesia merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang.

“Beras impor itu murah karena stok negara-negara produksi yang ada di gudang mereka sehingga rasanya kurang enak karena beras stok 6 bulan ke atas,” tambahnya.

Komisi IV DPR RI Dorong Pembentukan Pansus

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Dirinya pun menegaskan akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap kasus tersebut.

"Nanti kami usulkan dan dorong. Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,” ungkap legislator dari PKB ini dikutip dari Tribunnews.com pada Minggu (7/7/2024).