Marak Masuk PTN Lewat Jalur Mandiri, Ubaid Matraji: Ajang Suap dan Gratifikasi Pemimpin Kampus

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Berkuliah di pergururuan tinggi negeri (PTN) kerap kali menjadi impian dan pencapaian yang luar biasa bagi kebanyakan orang, terutama mereka yang baru lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA).

Para pelajar rela belajar dengan giat agar bisa lolos ke PTN impian lewat berbagai jalur.

Baca juga: Belum Lolos UTBK SNBT 2023? Jangan Khawatir, 7 PTN Ini Buka Jalur Mandiri Pakai Nilai UTBK 2023

Baik melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) atau Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).

Akan tetapi, kuota tempat duduk yang terbatas di PTN, membuat banyak siswa terhempas di kedua jalur tersebut.

Walhasil, mereka yang masih memiliki impian ke PTN kerap memanfaatkan jalur mandiri agar bisa dinyatakan lolos.

Namun, jalur mandiri kerap kali dianggap sebagai jalur 'swastanya PTN' lantaran pembiayaan uang pangkal atau biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang mahal dibandingkan dengan mahasiwa jalur SNBP atau SNBT.

Menurut Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jalur mandiri dalam tanda kutip disebut sebagai jalur jual beli kursi di PTN.

Baca juga: Jalur Mandiri Prodi Kedokteran Internasional UI, Mahasiswa Baru Sepakati Rp 111 Juta Uang Gedung

"Karena tidak lagi pertimbangan nilai, tidak lagi pertimbangan skill (kemampuan), tapi pertimbangan siapa bisa bayar berapa," kata Ubaid baru-baru ini.

Menurut Ubaid, jalur mandiri bahkan kerap kali menjadi jalur terselubung yang dapat memberatkan masyarakat untuk bisa mengakses perguruan tinggi dengan mudah.

"Apalagi jalur mandiri tahun-tahun lalu melibatkan banyak kampus, terlibat suap gratifikasi atau jual beli kursi," katanya.

Tak ayal, Ubaid menyebut jika urgensi jalur mandiri sesungguhnya hanyalah lahan bisnis untuk PTN dalam mencari cuan atau keuntungan.

Oleh karena itu, jalur ini hanya bisa disentuh oleh masyarakat yang punya kemampuan berupa uang.

"Jadi kalau masyarakat yang miskin, masyarakat menengah ke bawah, jangan berharap bisa masuk lewat mandiri. Karena kemungkinan diterimanya kecil, karena ini besar besaran uang," jelas Ubaid.

Tanp ada pertimbangan kompetensi atau kemampuan sang anak, jalur mandiri dianggap Ubaid sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat.

Alih-alih jalur PTN tetap diadakan, Ubaid beranggapan jika lebih baik pemerintah mengucurkan dana pendidikan Rp 665 triliun itu, untuk mensubsidi perguruan tinggi swasta (PTS) agar pembiayaannya tidak mahal.

"Kita tahu PTN ini seatnya (kursi) sangat terbatas, daya tampung terbatas, jadi pasti banyak yg gagal daripada berhasil. Nah ketika mereka gagal masuk PTN, kita berharap mereka tetap kuliah jangan kemudian mereka putus sampai SMA aja," ujar Ubaid.

"Mereka tetap kuliah ambil swasta. Karena swasta lebih mahal, maka (dana pendidikan) Rp 665 triliun itu mestinya masuk ke PTS PTS sebagai subsidi pemerintah ke mahasiswa yang tidak diterima di PTS, sehingga bisa PTS itu terjangkau oleh masyarakat dan berkualitas juga," lanjutnya.

Di akhir, Ubaid menyampaikan bahwa berkuliah di PTS atau di PTN sama saja. Mahasiswa punya kesempatan besar untuk bergaul dengan mahasiswa lain di luar kampusnya.

Selain itu, masa-masa kuliah bisa dimanfaatkan untuk mengeksplor diri terkait kemampuannya baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09