Masih Banyak Terima Keluhan pada PPDB 2024, DPRD DKI Minta Disdik Jakarta Lakukan Evaluasi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 masih ditemukan banyak kendala.

Hal itu membuat DPRD DKI Jakarta banyak menerima keluhan dari masyarakat.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengaku, masih banyak menerima keluhan masyarakat dalam pelaksanaan PPDB tahun ini.

Mulai dari banyak warga mengeluh gagal mendaftarkan anak ke sekolah lantaran kendala aturan penerbitan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat PPDB, minimal 10 Juni pada tahun 2023.

"Seharusnya masalah KK baru yang dialami orangtua murid ini sudah ada solusinya. Tapi ya faktanya masih banyak sekali aduannya ke kami," kata Elva dari keterangannya, Rabu (3/7/2024).

Baca juga: PPDB di SMKN 2 Kabupaten Tangerang Tanpa Kendala, Saepulloh Apresiasi Kinerja Panitia

Berdasarkan hal itu, menurut Elva, perlu evaluasi PPDB secara paralel saat berlangsung penerimaan peserta didik.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta itu meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta  terus mengevaluasi seluruh prosesnya dan berbagai pendapat yang datang dari DPRD untuk diakomodir.

"Jangan kemudian aduannya masuk banyak tapi enggak ada perbaikan," ucap Elva.

Elva juga menyoroti Call Centre PPDB yang tidak memudahkan masyarakat.

Aduan-aduan dari masyarakat itulah yang mendorong perlu evaluasi terhadap penyelenggaraan PPDB 2024.

"Mungkin juga karena nomor call centre0nya yang belum aktif-aktif, akhirnya keluhan masyarakat langsung diadukan ke anggota DPRD DKI Jakarta. Makanya, kami minta evaluasi paralel," pungkasnya.

BERITA VIDEO: Respons Presiden Jokowi Terkait Desakan Mundur Menkominfo Budi Arie
 

Fenomena Bangku Sisa Usai PPDB Rentan Dicurangi

Di sisi lain, fenomena jual beli kursi kerap terjadi di tahap akhir pendaftaran peserta didik baru (PPDB).

Pasalnya di beberapa sekolah, selalu ada bangku sisa yang belum tersisi.

Ironisnya, bangku sisa itu kadang kala sengaja disembunyikan oleh pihak sekolah dan diam-diam diperjualbelikan. 

Terkait hal tersebut, pengamat pendidikan sekaligus Koordinaror Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Martaji mengatakan bahwa tindakan itu adalah sesuatu yang tidak beradab.

“Tahun ini janganlah dilakukan. Itu tindakan biadab, culas, dan bertentangan dengan ruh pendidikan," kata Ubaid kepada Warta Kota, Senin (1/7/2024).

Menurutnya alih-alih diperjualbelikan, pemerintah wajib memberikan sisa kuota bangku kosong kepada yang lebih membutuhkan.

Baca juga: Ojol Ini Harus Diapresiasi, Sukses Bongkar Transaksi Sabu Lewat Layanan Sameday, Begini Modusnya

Misalnya, pada penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tertolak.

Oleh karenanya, Ubaid meminta akar ada perbaikan sistem PPDB tahun depan agar berkeadlian dan semua anak mendapatkan hak yang sama.

Lebih lanjut, Ubaid menyarankan agar ke depannya Kemendikbudristek harus menghentikan sistem seleksi agar tidak ada satupun anak yang gagal dalam PPDB.

"Daya tampung sekolah, harus disesuaikan dengan jumlah calon pendaftar," ungkap dia.

"Karena itu, PPDB itu tidak boleh lagi sekolah negeri minded, harus juga melibatkan sekolah swasta,” lanjutnya. 

Jika sistem di pusat sudah dibenahi, kata Ubaid, maka pemerintah daerah wajib melibatkan sekolah swasta untuk menyediakan daya tampung yang sesuai dengan calon peserta didik. 

Pasalnya menurut Ubaid, daya tampung sekolah-sekolah di Indonesia itu tidak kurang jika sekolah negeri dan sekolah swasta itu semua dilibatkan dalam PPDB. 

“Kekurangan bangku itu terjadi karena pemerintah daerah hanya ngurusi sekolah negeri saja," kata dia.

"Padahal, tugas pemeritah adalah membiayai, memfasilitasi, dan memastikan semua anak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di semua jenis sekolah, mau sekolah negeri maupun sekolah swasta," pungkasnya. (m40)

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09