Pilkada 2024
Anies Baswedan Singgung Nasib Warga Kampung Bayam di DPW PKB, Kritik Peran Pemerintah
Anies Baswedan menyinggung masalah yang dialami warga Kampung Bayam yang tidak bisa menghuni Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) JIS, Jakarta.
Penulis: Miftahul Munir | Editor: Junianto Hamonangan
WARTAKOTALIVE.COM, PULOGADUNG - Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mendatangi DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (13/6/2024).
Anies disambut meriah oleh para relawan dan juga pengurus DPW PKB DKI ketika tiba di lokasi.
Di sela-sela sambutannya, Anies menyinggung soal masalah yang dialami oleh warga Kampung Bayam yang tidak bisa menghuni Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) JIS, Jakarta Utara.
Anies mengatakan, bahwa warga Kampung Bayam tidak mendapatkan unit di HPPO JIS untuk tinggal.
"Bayangkan warga Kampung Bayam, mereka hanya butuh diberikan kunci untuk masuk (HPPO) JIS dan pilihan sederhana terkatung-kantung di luar atau berikan kunci untuk masuk," kata Anies, Kamis.
Baca juga: Anies Sambangi DPW PKB DKI Jakarta, Disinyalir Cari Kendaraan Politik buat Pilkada 2024?
Anies mengajak DPW PKB DKI dan seluruh kader untuk memperjuangkan warga Kampung Bayam agar bisa masuk ke HPPO JIS.
Ia mengkritik pemerintah yang seharusnya menjalankan peran sesuai konstitusi dan rasa welas asih.
"Negara melihat rakyat itu sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang dicintainya dan kalau sebagai orang yang dicintai kita akan melakukan apa saja," ucapnya.
Anies melanjutkan, ketika negara memandang warga miskin bukan sebagai anak-anaknya dan tidak ada rasa cinta maka yang terjadi kesewenangan.
Ia mengaku, warga Kampung Bayam sedang berupaya mendapatkan tempat tinggal yang layak di Jakarta.
"Warga Kampung Bayam sedang berupaya dapat rumah kedua, ketiga bolehlah kita transaksional. Tapi kalau mereka pilihannya adalah kehujanan, kepanasan dan belum bisa masuk ke dalam maka negara harus masukan mereka," tegasnya.
Menurut Anies masalah serupa juga terjadi di sejumlah kawasan padat penduduk di DKI Jakarta.
Warga di sejumlah kawasan kumuh yang sempat mendapatkan program bantuan dari Pemprov DKI kini dihentikan.
"Kita ingin agar kesempatan bekerja yang lebih luas. Ekonomi kita sekarang sedang mengalami tantangan besar, jangan sampai kesempatan kerja ini terbatas," imbuhnya. (m26)
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.
Temukan Adanya Tindak Pidana, Bawaslu Serahkan Kasus Pilkada Barito Utara Kepada Kepolisian |
![]() |
---|
Dana Pengawasan Pilkada 2024 Masih Tersisa, Bawaslu DKI Minta untuk Pembangunan Fasilitas Kantor |
![]() |
---|
Pasca Putusan MK, Pendiri LPP Surak Siap Mengawal PSU Ulang di 24 Wilayah Indonesia |
![]() |
---|
Digelar Estafet, Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang 6 dari 40 PHPU, Termasuk Barito Utara dan Babel |
![]() |
---|
Bantah Pelanggaran Pemilu, Ketua KPU Barito Utara: Semua Prosedur Kami Lakukan Berdasarkan Aturan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.