Persyaratan Belum Lengkap, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Terancam Tak Bisa Ikut Pilgub Jakarta

Kun juga pernah menjadi pembicara pada isu Nyamuk Ber Wolbachia.

Sosok Dharma Pongrekun

Dharma Pongrekun merupakan purnawirawan Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi dengan jabatan terakhir sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.

Pria kelahiran Palu, 12 Januari 1966 ini merupakan lulusan Akademi Polisi (Akpol) tahun 1988.

Di angkatannya, Dharma juga merupakan penerima anugerah Adhi Makayasa, yaitu gelar kehormatan yang diberikan kepada lulusan terbaik Akpol dan Akmil.

Baca juga: Pilih Jalur Independen, Ini Alasan Komjen Dharma Maju Bacagub DKI Jakarta

Selama aktif berdinasi di Polri, sejumlah jabatan strategis pernah dijabat oleh Dharma Pongrekun.

Seperti Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di tahun 2016 lalu hingga Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di tahun 2019.

Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama delapan jenderal polisi lainnya, termasuk Irjen Firli Bahuri.

Hanya saja, dalam perjalannya Firli yang akhirnya dipilih sebagai ketua lembaga antirasuah tersebut.

Secara pendidikan, Dharma memiliki gelar S2 bidang Manajemen dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2002) dan gelar S2 bidang ilmu hukum Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 2006.

Dharma juga mendapat gelar Doktor Kehormatan Bidang Kemanusiaan dari MBC University Depok (2023).

Kontroversial

Dharma menjadi sosok kontroversial sejak sering berbicara di sejumlah podcast ketika menjabat Wakil Kepala BSSN 2019-2021.

Yang paling diingat adalah pendapatnya tentang Covid-19 adalah sesuatu yang terencana oleh kekuatan besar global untuk mengendalikan umat manusia.

Satu di antaranya adalah saat Dharma berbicara di channel JT Perspektif 25 Juli 2020 lalu.

Penulis buku 'Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan' ini menuturkan fenomena yang sedang terjadi saat ini.

Yakni warga dunia digiring menuju pada satu sistem dunia yang dikenadlikan oleh elite global.

Baca juga: Pose AMIN di Surat Suara Mirip Pilkada DKI 2017, Timnas Sebut Ingin Ulang Kemenangan

“One system for all, dan nanti kendalinya ada pada chip. Sebenarnya sudah ada, sedang dibuat tinggal pengumpulan data,”

“Kita nggak perlu bawa apa-apa, semua identitas ada di sini (chip). Data medical record, passport ada di sini,” jelasnya.

Ini bukan kali pertama Komjen Dharma bicara soal konspirasi global.

Bahkan sebelum pandemi Covid-19 yakni September 2019 dalam video di youtube, Dharma juga sudah mengingatkan tentang agenda globalis ini.

"Sekarang telah terjadi gerakan globalisasi yang mana tak hanya menghancurkan Indonesia tapi seluruh dunia, catat itu," katanya.

Dharma menyebut elite global bekerja secara struktur, sistematis dan massif.

"Mereka bekerja secara halus sehingga kita terhipnotis," katanya.

Terbaru, Dharma juga berbicara di podcast dengan dr Richard Lee pada 27 Januari 2024.

Dharma kekeh dengan pendapatnyas soal Covid-19 yang merupakan pengendalian terhadap populasi dunia.

"(Covid-19) sudah direncanakan sejak 2010 oleh Rockefeller Foundation, dan disimulasikan tahun 2012, lalu dimainkan tahun 2020 untuk di Indonesia. Tapi kalau di luar sudah disosialisasikan tahun 2019."

Baca juga: Anies Curhat Mahalnya Ongkos Politik, Pernah Ngutang Saat Pilkada DKI Jakarta, Untungnya Menang

"Tujuannya adalah percepatan program digitalisasi. Makanya kenapa Covid di belakangnya ada 'id' identity digital."

Bahkan Dharma juga menyebut sains atau science yang selama ini dipelajari bukanlah pengetahuan yang sesungguhnya.

"Lihat saja, time will tell. Kelemahan orang sains di situ. Kalau belum ada bukti, belum ada data belum ada jurnal, dia tidak akan bisa melihat benang merahnya. hanya orang yang punya kemampuan spiritual yang bisa melihat. Udang di balik batu, sains hanya melihat batunya."

Dia memastikan pendapatnya bukan sembarang

"Ini intelijen Pak," ujarnya.

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp