Optimalkan Pendidikan Masyarakat, Pemkab Bekasi Tambah Kuota PPDB Online Jalur Zonasi Jadi 80 Persen

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, menambah kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online jalur zonasi menjadi 80 persen dari sebelumnya 60 persen.

Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan, penambahan kuota jalur zonasi itu bertujuan mengoptimalkan pendidikan dasar masyarakat.

Kuota zonasi, yang tahun sebelumnya hanya 60 persen, ditambah menjadi 80 persen ini dilakukan karena menjadi salah satu solusi memprioritaskan warga sekitar sekolah.

"Kita zonasi 80 persen, karena memang banyak problemnya di sana. Zonasinya untuk bisa menjamin yang paling dekat sekolah itu yang diutamakan," kata Dani Ramdan di Cikarang pada Jumat (31/5/2024).

Dani Ramdan menyebutkan, untuk 20 persen kuota lainnya akan menyasar 10 persen keluarga miskin.

Baca juga: Pendaftaran PPDB 2024 SMA dan SMK di Kabupaten Bogor Mulai Digelar 3-7 Juni, Ini Jadwal & Syaratnya

Baca juga: Legislator DKI Minta Kuota Jalur Afirmasi di PPDB Ditambah Jadi 50 Persen dan Siagakan Call Center

Baca juga: Jadwal PPDB Depok 2024 Jenjang SD dan SMP Jalur Zonasi, Afirmasi, Inklusi, Prestasi

Sebagaimana data yang adadi Dinas Sosial yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tidak menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Menurut Dani Ramdan, data DTKS lebih valid karena memang data warga miskin sudah terkunci oleh pemerintah pusat.

"Untuk warga miskin itu tandanya DTKS. Jadi tidak bisa pakai SKTM. Karena di SKTM ini problem-nya," jelasn Dani Ramdan.

Kuota lainnya yaitu, 2 persen untuk anak disabilitas, 3 persen untuk anak-anak guru yang pindah tugas.

BERITA VIDEO: MRT Jakarta Akhirnya Normal Beroperasi Mulai Pagi Ini Usai Insiden Crane Jatuh
 

"Jadi dia mengajar. SMA-SMK kan biasanya diputar ya, sehingga anaknya harus pindah sekolah, nah kita kasih 3 persen," lanjutnya.

Mengenai sistem zonasi, akan dilihat berdasarkan persebaran sekolah di wilayah tersebut.

Jika jaraknya berdekatan antara satu sekolah negeri dan lainnya, maka jaraknya kecil. Jika jauh, maka jaraknya lebih besar.

"Kalau kuota memang kita sekarang mengacu ke pusat yaitu pada SPM (Standar Pelayanan Minimal)," tuturnya. (MAZ)

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09