Pemprov DKI Bakal Larang Warga Jakarta Numpang KK, Pj Gubernur Heru Budi: Masih dalam Pengkajian
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono sebut pihaknya masih mengkaji aturan aturan satu alamat rumah satu Kepala Keluarga (KK) demi tertib administrasi.
Penulis: Miftahul Munir | Editor: Sigit Nugroho
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta terus menertibkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Jakarta yang sudah meninggal dan pindah alamat.
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan, ada sekira 213.000 warga Jakarta yang sudah mengurus KTP nya sesuai domisili.
"Mereka itu kena warning di data warga. Terus mereka memindahkan secara sadar. Termasuk yang 1.000-an ASN," kata Heru, Jumat (24/5/2024).
Menurut Heru, warga Jakarta yang sudah pindah ke luar DKI mencapai 100.000 lebih dan akan terus bertambah.
Ia pun bakal kembali mengajukan penonaktifan KTP ke Kementerian Dalam Negeri sekira 100.000.
"Statusnya mereka yang tinggal di luar DKI Jakarta. Itu loh. Nanti di bulan Juni. Awal-awal Juni. Kita akan lakukan 100.000 lagi," ujar Heru.
Baca juga: Jelang PPDB 2024, Pemprov DKI Gandeng Disdukcapil untuk Memudahkan Pengaktifan KTP Warga Jakarta
Baca juga: Disdukcapil DKI Jakarta Nonaktifkan 166.000 KTP, Ini Langkah Pertama Bila Warga Kena Penonaktifan
Baca juga: Alasan Penonaktifan KTP Warga Jakarta yang Sudah Pindah karena Penerimaan Bansos
Sebelumnya, Penertiban administrasi kependudukan tidak hanya untuk warga sipil saja, tapi juga untuk aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI.
Hal itu dilakukan sebagai wujud komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar semua tertib administrasi.
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin mencatat, ada sekira 11.337.563 warga yang tinggal di Jakarta dan akan terus bertambah dengan mobilitas penduduk yang dinamis.
BERITA VIDEO: Kemunculan Linda, Sahabat Vina Cirebon, Usai 8 Tahun Menghilang
Oleh karena itu, penataan kependudukan perlu dilakukan agar data de facto dan de jure di lapangan dapat sesuai dan akurat.
"Dengan luas wilayah DKI Jakarta sebesar 661,5 kilometer persegi, maka terdapat 17 jiwa dalam tiap meter perseginya.
Jika hal ini tidak ditata dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakakuratan data kependudukan," kata Budi, Kamis (23/5/2024). (m26)
Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News
Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09
KK (Kartu Keluarga)
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
DKI Jakarta
Warga Jakarta
Dinas Dukcapil DKI Jakarta
Banyak Proyek Mangkrak Timbulkan Kemacetan, Pemprov DKI Jakarta Diminta Bentuk Satgas Khusus |
![]() |
---|
Tak Sebatas SMA Swasta, Madrasah dan Pesantren Diminta Ikut Program Sekolah Gratis di Jakarta |
![]() |
---|
Tahun ini Seluruh Puskesmas di Jakarta akan Punya Layanan Psikologi |
![]() |
---|
50 Pedagang Pasar Barito Enggan Direlokasi, Walkot Jaksel: Gubernur Minta Pendekatannya Baik-baik |
![]() |
---|
Terapkan KPI untuk BUMD, Pramono Anung Berharap Jakarta Masuk Top 50 Global City di Tahun 2030 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.