Jakarta Main Sesak, Setiap Satu Meter Persegi Dihuni 17 Jiwa, Perlu Tertib Administrasi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Penertiban administrasi kependudukan tidak hanya untuk warga biasa saja, tapi juga untuk aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI.

Hal itu dilakukan sebagai wujud komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar semua tertib administrasi.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin mencatat, ada sekira 11.337.563 warga yang tinggal di Jakarta dan akan terus bertambah dengan mobilitas penduduk yang dinamis.

Oleh karena itu, penataan kependudukan perlu dilakukan agar data de facto dan de jure di lapangan dapat sesuai dan akurat.

"Dengan luas wilayah DKI Jakarta sebesar 661,5 kilometer persegi, maka terdapat 17 jiwa dalam tiap meter perseginya.

Jika hal ini tidak ditata dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakakuratan data kependudukan," kata Budi, Kamis (23/5/2024).

Baca juga: Disdukcapil DKI Jakarta Nonaktifkan 166.000 KTP, Ini Langkah Pertama Bila Warga Kena Penonaktifan

"Maka itu kita perlu terus melakukan penyesuaian data di lapangan," tambahnya.

Menurut Budi, ASN Pemprov DKI tercatat ada 66.061 jiwa yang memiliki KTP Jakarta.

Budi pun sudah mencatat sekira 12.851 jiwa di antaranya telah masukkan dalam kategori penonaktifan KTP.

"Sedangkan yang telah pindah secara sadar mandiri sebanyak 1.170 jiwa hingga Mei 2024," ungkapnya.

Budi mengimbau kepada ASN di Jakarta agar mengurus kependudukannya sesuai dengan domisili sebelum pihaknya menonaktifkan KTP.

Hal ini sejalan dengan Instruksi Sekda Nomor e-0005/SE/2024 demi menata administrasi secara baik.

"Pada prinsipnya, program penataan penertiban administrasi kependudukan ini memiliki manfaat yang baik, guna mewujudkan kota global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan," imbuhnya.

Baca juga: Soal Kritikan Ahok Terkait Penonaktifan KTP Warga Jakarta, Heru Budi: Pemprov Hanya Tegakan Aturan

Untuk diketahui, aturan penonaktifan NIK KTP tertuang dalam Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013.

Regulasi ini dibuat demi mendorong warga mengurus pemindahan domisili sesuai yang tertera pada KTP.

Dikritik Ahok

Adapun kritik terkait penonaktifan NIK ini disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok melalui video yang ditayangkan dalam kanal YouTube pribadinya.

Dalam video berdurasi 23.56 menit itu, Ahok menyatakan, penonaktifan NIK KTP dapat merepotkan warga dalam sejumlah hal, salah satunya pengurusan kepemilikan kendaraan.

"Jadi bagi saya itu bukan suatu hal yang sangat penting.

Jadi jangan merepotkan orang. Sama kayak dulu orang tanya ke saya kenapa enggak mau ganti nama nama jalan, gitu. Waduh kalo saya ganti nama jalan itu repot banget, orang perlu ganti cap surat, itu menambah biaya," kata Ahok.

Baca juga: Ibu Kota PIndah ke IKN, Disdukcapil DKI Jakarta Bakal Ubah 8,3 Juta KTP Secara Bertahap

Menjawab kritik tersebut, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan, penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga DKI yang tinggal di luar daerah adalah upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam menegakkan aturan.

"Yang pertama, Jakarta untuk semua itu benar. Pemda DKI hanya melakukan penegakan aturan," ujar Heru saat ditemui di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2024).

Heru mencontohkan, penonaktifan NIK KTP dalam penegakan aturan itu salah satunya untuk mengatasi masalah alamat rumah warga yang digunakan oleh orang lain.

"Contohnya banyak masukan tokoh masyarakat yang rumahnya dan alamatnya dipakai orang tak dikenal," kata Heru.

Belum lagi, kata Heru, tak sedikit pengusaha atau pengelola rumah indekos merasa keberatan karena keberadaan warga yang mencatat alamat indekos di KTP.

"Pengusaha atau pengelola kos merasa keberatan mereka setelah tidak di situ, pindah alamat, tapi KTP-nya masih di situ," ucap Heru seperti dilansir Kompas.com.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.