Jokowi Diprediksi Bakal Ditinggalkan Usai MK Putuskan Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi kehilangan taringnya seiring kekuasaan bakal berpindah ke presiden terpilih usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 diyakini berdampak besar terhadap Jokowi yang akan kehilangan kekuasaannya. 

Jokowi diprediksi bakal ditinggalkan seiring kekuasaan yang akan beralih kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan tidak lagi menjabat Presiden akan membuat Jokowi kehilangan kekuatannya.

Seiring tidak lagi mempunyai taring, kekuasaan mulai beralih kepada Prabowo Subianto selaku pemenang pilpres.

"Secara alamiah memang setelah ada capres terpilih, presiden terdahulu perlahan mulai kelihatan powernya. Mataharinya sudah berubah ke presiden terpilih. Dan itu hukum alam," ucap Adi saat dikonfirmasi, Selasa (23/4/2024).

Adi menyampaikan masalah serupa pernah terjadi pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat akan berakhir masa kekuasaanya.

Baca juga: Pengamat: Usai Putusan MK, PDIP Berkoalisi jika Hubungan Probowo dengan Jokowi Retak

Pada saat itu, pengaruh SBY hilang seiring waktu yang akhirnya kemudian beralih ke Jokowi selaku pemenang pilpres.

"Elit saat itu beralih ke Jokowi yang ditetapkan sebagai pemenang. Begitupun dengan Jokowi yang sepertinya tinggal menghitung bulan pengaruhnya tak akan sekuat dulu. Dan perlahan elit mulai bersandar ke prabowo. Soal siklus politik saja," katanya.

Namun, kata Adi, Jokowi bisa saja memiliki peluang untuk mempertahankan kekuatan politiknya lewat putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi wakil presiden untuk Prabowo.

"Apapun judulnya Gibran adalah wapres terpilih meski pada saat bersamaan publik tahu wapres itu posisinya sebatas ‘ban serep’. Tapi peluang tancapkan powernya lewat Gibran meski terbuka," katanya.

Adi menuturkan Jokowi bisa meneruskan kekuatan politiknya lewat Gibran hanya dengan satu syarat. Yakni, Gibran harus memiliki atau menjadi bagian partai besar.

"Catatannya Gibran harus punya backing partai besar atau menjadi bagian dari partai besar, tanpa itu sulit tancapkan kekuatan politiknya. Yang powerful tetaplah presiden," pungkasnya.

Baca juga: MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, PDI-P Tegaskan Jokowi dan Gibran Bukan Lagi Kader Banteng

Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan oleh Paslon 01 Anies-Muhaimin.

"Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," jelas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di ruangan sidang MK, Senin (22/4/2024).

Adapun putusan tersebut diambil oleh delapan hakim MK di antaranya: Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Tiga hakim menyatakan dissenting opinion yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.

Hakim menilai, petitum dalam gugatan yang dilayangkan oleh Anies-Muhaimin tidak dapat dibuktikan di persidangan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim MK menilai seluruh dalil yang diajukan Anies-Cak Imin tidak terbukti atau kurang bukti.

Beberapa di antaranya terkait cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024, intervensi Jokowi dalam pencalonan Gibran sebagai cawapres, bansos untuk mendongkrak suara, dan pengerahan aparat negara untuk memenangkan salah satu paslon.(m27)

(Tribunnews.com/Igman Ibrahim)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.