Harusnya Pergi ke Mesir, Menko Muhadjir Effendy Siap Hadiri Sidang Sengketa Pilpres 2024

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memastikan bakal hadir dalam sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi.

"Iya, lah. Wong diundang mosok, apalagi kalau kalian yang ngundang, pasti hadir saya," ujarnya, usai Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2024 di Lapangan Silang Monas, Gambir Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).

Ia menuturkan, dirinya seharusnya akan berangkat ke Mesir pekan ini.

Namun, Muhadjir harus memenuhi panggilan MK pada Jumat (5/4/2024) mendatang.

Ia mengaku telah menerima surat pemanggilan secara resmi dari MK, Selasa (2/4/2024) malam.

"Mestinya saya harus ke Mesir, mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh bapak Presiden, tapi karena ada panggilan dari MK tadi malam baru, jadi kami putuskan untuk memenuhi panggilan," ujar dia.

Baca juga: Diminta Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK, Airlangga: Insya Allah Hadir

Di sisi lain, Muhadjir mengaku telah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Iya lah (wajib lapor) kan pembantu presiden. Presiden kan juga sudah tahu. Diizinkan (untuk hadir ke MK)," katanya. 

Jaminan Presiden 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara soal rencana kehadiran empat orang menterinya di sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Seperti diketahui, saat ini majelis hakim MK sedang menggelar sidang sengketa Pilpres 2024 secara maraton.

Dari persidangan yang berjalan, muncul wacana agar empat menteri Jokowi dihadirkan sebagai saksi.

Baca juga: PBHM: Kehadiran 4 Menteri di Sidang MK akan Ungkap Politisasi Dana Bansos Rp 497 Triliun

Tujuannya untuk membongkar secara utuh bahwa kecurangan Pilpres 2024 dilakukan secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif).

Atas desakan tersebut, Jokowi pun akhirnya menyetujui agar empat menterinya memenuhi panggilan MK sebagai saksi.

Empat menteri itu adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Keempatnya bakal dimintai keterangan, termasuk seputar bansos yang disebut-sebut dipolitisasi untuk keperluan salah satu pasangan calon.

Baca juga: Megawati Soekarnoputri Tertawa Diminta Otto Hadir di Sidang MK, Siap Datang dengan Senang Hati

"Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK. Semuanya akan hadir hari Jumat," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Jokowi pun meminta para menterinya untuk menerangkan apa yang sudah dilakukan sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

Ia mempersilakan anak buahnya untuk menjelaskan apa yang mereka kerjakan di pemerintahan selama ini.

Jokowi pun mengaku tak membatasi atau memberi arahan apa pun soal apa yang bakal disampaikan nanti.

"Kalau Bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa," katanya.

Baca juga: Pembela Prabowo Subianto di Sidang MK 2019 Balik Arah, Kini Berdiri di Belakang Ganjar-Mahfud

"Nanti akan dijelaskan semuanya lah," imbuh Jokowi.

Namun, Jokowi enggan berkomentar lebih mengenai tudingan politisasi bansos.

Mantan Wali Kota Solo itu menyerahkan semua proses hukum di dalam persidangan.

MK diketahui telah mengirimkan surat panggilan untuk keempat menteri Jokowi tersebut, Selasa (2/4/2024).

Para menteri itu juga telah menyampaikan kesiapannya untuk bersaksi dalam sidang MK nanti.

Seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bakal bersikap kooperatif terhadap panggilan itu.

"Insyaallah hadir," kata Airlangga di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).

Ia akan menjelaskan mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu, kata Airlangga, untuk menjawab tudingan bansos yang disebut-sebut mempengaruhi Pemilu 2024.

Pemanggilan empat menteri ini dilakukan berdasarkan hasil rapat para hakim konsitusi yang menangani kasus sengketa Pilpres 2024.

Selain memanggil keempat menteri tersebut, MK juga akan memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ketua MK Suhartoyo menegaskan pemanggilan para menteri bukan untuk mengakomodir permintaan kubu mana pun.

Suhartoyo menekankan bahwa dalam sidang sengketa pilpres ini, MK tak bersifat berpihak dengan mengakomodir salah satu pihak saja.

Untuk itu, pemanggilan ini memang murni atas kepentingan para hakim karena dipandang penting untuk didengar informasinya di persidangan.

"Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi, dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak."

"Tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim, pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat (5/4/2024)," kata Suhartoyo.

Namun, kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak puas pemanggilan sebatas empat menteri, namun juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, pihaknya akan menyampaikan hal tersebut ke majelis hakim MK pada persidangan mendatang.

"Kami sudah layangkan surat ke MK, ya bahwa di samping empat menteri yang akan dihadirkan plus DKPP, kami juga akan meminta kepada Ketua Majelis menghadirkan Kapolri pada sidang berikutnya," kata Todung di gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Todung menyebut pihaknya sudah menulis surat untuk pengajuan permintaan MK untuk memanggil Kapolri ke dalam persidangan.

"Kenapa Kapolri? Karena nanti akan diperlihatkan, bahwa cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian, pihak polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi, yang terlibat dengan ketidaknetralan dalam kampanye," jelas Todung.

Oleh karena itu, pihaknya ingin meminta Kapolri memberikan penjelasan dan akuntabel terkait kebijakan-kebijakan dan perintah-perintah yang dilakukan.

"Karena tidak cukup hanya melihat soal bansos," ucap Todung.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09