Pilpres 2024

Harusnya Pergi ke Mesir, Menko Muhadjir Effendy Siap Hadiri Sidang Sengketa Pilpres 2024

Menko PMK Muhadjir Effendy memastikan bakal hadir dalam sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Penulis: Ramadhan L Q | Editor: Dian Anditya Mutiara
Wartakotalive/Ramadhan LQ
Menko PMK Muhadjir Effendy di kawasan Monas, Jakarta Pusat menyatakan siap hadir di sidang sengketa PHPU Pilpres 2024 

"Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK. Semuanya akan hadir hari Jumat," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Jokowi pun meminta para menterinya untuk menerangkan apa yang sudah dilakukan sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

Ia mempersilakan anak buahnya untuk menjelaskan apa yang mereka kerjakan di pemerintahan selama ini.

Jokowi pun mengaku tak membatasi atau memberi arahan apa pun soal apa yang bakal disampaikan nanti.

"Kalau Bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa," katanya.

Baca juga: Pembela Prabowo Subianto di Sidang MK 2019 Balik Arah, Kini Berdiri di Belakang Ganjar-Mahfud

"Nanti akan dijelaskan semuanya lah," imbuh Jokowi.

Namun, Jokowi enggan berkomentar lebih mengenai tudingan politisasi bansos.

Mantan Wali Kota Solo itu menyerahkan semua proses hukum di dalam persidangan.

MK diketahui telah mengirimkan surat panggilan untuk keempat menteri Jokowi tersebut, Selasa (2/4/2024).

Para menteri itu juga telah menyampaikan kesiapannya untuk bersaksi dalam sidang MK nanti.

Seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bakal bersikap kooperatif terhadap panggilan itu.

Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, minta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga dihadirkan di sidang MK.
Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, minta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga dihadirkan di sidang MK. (warta kota/ramadhan lq)

"Insyaallah hadir," kata Airlangga di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).

Ia akan menjelaskan mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu, kata Airlangga, untuk menjawab tudingan bansos yang disebut-sebut mempengaruhi Pemilu 2024.

Pemanggilan empat menteri ini dilakukan berdasarkan hasil rapat para hakim konsitusi yang menangani kasus sengketa Pilpres 2024.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved