Surya Paloh Temui Prabowo Tanpa Kordinasi Koalisi Perubahan, PKS Enggan Berkomentar

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (28/3/2024) lalu.

Pertemuan tersebut diketahui dilakukan tanpa kordinasi dengan partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Koordinator Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Mabruri, enggan memberi tanggapan terkait pertemuan tersebut.

“Yang pertemuan PS dan SP PKS tidak komen ya,” ucap Mabruri saat dihubungi dalam pesan singkat pada Minggu (24/3/2024).

Ketika disinggung apakah pihaknya bakal menggelar pertemuan dengan Prabowo Subianto.

Mabruri meresponnya dengan santai.

“Masalah pertemuan dengan Prabowo kalau ketemu pas di acara buka bersama yang enggak apa-apa. Namanya juga bulan Ramadan,” jelas dia.

Prabowo Blak-blakan Ajak Surya Paloh Gabung Koalisi

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Ketua Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (22/3/2024).

Keduanya berdiskusi selama lebih dari satu jam bersama pengurus DPP Partai Nasdem.

Tak diketahui apa yang dibahasa dalam pertemuan tersebut, namun Ketua Umum Partai Gerindra itu mengisyarakatkan Surya Paloh bakal bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Hal tersebut dibuktikan Prabowo bahwa dirinya selalu mengajak Surya Paloh dalam pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka.

"Saya selalu menawari, saya selalu mengajak," singkat Prabowo kepada awak media sesaat meninggalkan Nasdem Tower, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (22/3/2024).

Terkait ajakan tersebut, Surya Paloh belum menjawab.

Apabila terjadi, Partai NasDem akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo bertolak belakang dengan sikap Anies Baswedan yang menolak pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024.

Merujuk rekapitulasi suara KPU, Prabowo-Gibran meraih sebanyak 96.214.691 suara.

Perolehan tersebut unggul dibandingkan kedua kontestan lainnya, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih suara sebanyak 40.971.906 dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara.

Nasdem dan PKS Terima Hasil Pilpres, Parpol Pendukung Anies-Cak Imin Hanya Tersisa PKB

Dua partai politik (parpol) pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yakni Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memutuskan menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil Pemilu 2024 yang menyatakan pasangan Prabowo-Gibran menang satu putaran.

Ini berarti tersisa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang belum menerima hasil Pemilu dan menunggu hasil gugatan ke MK.

Karenanya, wacaNa hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan dan dipertanyakan.

Sikap PKS dan Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024 itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan pihaknya menerima hasil Pemilu 2024 yang telah disahkan oleh KPU, baik pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg).

"Partai Nasdem menyatakan menerima hasil Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu," katanya dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024), malam.

Baca juga: VIDEO Surya Paloh Lebih Pilih Sahroni Ketimbang Anies Baswedan Untuk Calon DKI 1

Surya Paloh juga turut mengucapkan selamat atas terpilihnya pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

"Nasdem mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024," ujarnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024 dengan kemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024, kata Aboe, masih melihat dinamika di DPR ke depannya.

"Kalau untuk menerima, kita menerima. Kalau masalah hukum, itu urusan lain," ujar Aboe kepada wartawan, Kamis (21/3/2024).

"Hak angket kita lihat saja perkembangan. Kalau layak kumpul jumlahnya, kita maju terus. Kalau enggak, ya sudah enggak usah," kata Aboe Bakar usai mengikuti rapat pleno terbuka penetapan hasil Pemilu tingkat nasional di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024) malam.

Aboe kembali menegaskan bahwa pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden (Pilpres) pada Rabu malam.

"Ya kita lihat saja perkembangan perjalanannya lah, masih panjang," ujar Aboe.

Baca juga: NasDem Kabupaten Bekasi Raih Tiga Kursi DPRD pada Pemilu 2024

Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Aboe mengaku menerima keputusan KPU RI.

Menurut dia, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan bahwa tinggal PKB saja yang masih berada di "jalur" pendukung Anies.

Terpisah, Anies Baswedan menilai telah terjadi berbagai ketidaknormalan dalam Pemilu 2024.

Hal tersebut, tegasnya, tidak dapat dibiarkan.

Anies mengajak semua pihak untuk terus mendukung langkah tim hukum sehingga apapun temuannya akan menjadi fakta sejarah.

“Mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan. Kita dukung langkah tim hukum, dan biarlah segala temuan yang disampaikan nanti menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,“ katanya.

Keputusan Musyawarah Majelis Syura Soal Pemilu 2024

Sebelumnya diberitakan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menyampaikan Musyawarah Majelis Syura (MMS) ke-X menghasilkan beberapa keputusan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Adapun MMS ke-X berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS di Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3/2024).

"Majelis Syura mengamanatkan kepada DPP PKS untuk fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi hingga tuntas. Tim Hukum PKS telah memberikan secara langsung data hasil penghitungan suara di seluruh provinsi dan luar negeri yang dibutuhkan untuk proses gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi," jelas Syaikhu dalam keterangannya, Minggu (24/3/2024).

Syaikhu juga menjelaskan bahwa Tim Hukum PKS telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk Pemilu Legislatif. 

"Kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat memproses sengketa Pemilu secara jujur, adil, transparan, profesional, dan independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun," ucap dia.

Selanjutnya, Syaikhu menyampaikan bahwa Majelis Syura juga mengamanatkan kepada Fraksi PKS DPR RI untuk mendorong digulirkannya Hak Angket sebagai tanggungjawab moral dan hak kontstitusional DPR RI.

"Sebagai tanggungjawab moral dan hak konstitusional, PKS melalui Fraksi di DPR RI terus berupaya mendorong digulirkannya Hak Angket atas berbagai dugaan kecurangan selama proses penyelenggaraan Pemilu 2024 dan adanya potensi pelanggaran terhadap Perundang-Undangan," ucapnya.

Terakhir, Majelis Syura mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan kader yang telah memilih PKS dan Pasangan AMIN.

Meski Pemilu banyak diwarnai dugaan pelanggaran dan kecurangan, suara PKS masih mengalami kenaikan.

"PKS bersyukur atas perolehan Kursi Pemilihan Legislatif tahun 2024 yang secara keseluruhan mengalami kenaikan dari Pemilu 2019 sebelumnya, baik di DPR RI maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia," jelas Syaikhu.

Diketahui, suara nasional bertambah 1.287.690 suara dari 11.493.663 suara (8,21 persen) di tahun 2019 menjadi 12.781.353 suara (8,42 %) di tahun 2024.

Kursi DPR RI bertambah 3 kursi dari 50 kursi di tahun 2019 menjadi 53 kursi di tahun 2024.

Kursi DPRD Provinsi se-Indonesia bertambah 19 kursi dari 193 kursi di tahun 2019 menjadi 212 kursi di tahun 2024. 

Sementara kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia bertambah 77 kursi dari 1243 kursi di tahun 2019 menjadi 1320 kursi di tahun 2024.