Prabowo Blak-blakan Ajak Surya Paloh Gabung Koalisi, Partai NasDem Bakal Tinggalkan Anies Baswedan?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Ketua Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (22/3/2024).

Keduanya berdiskusi selama lebih dari satu jam bersama pengurus DPP Partai Nasdem.

Tak diketahui apa yang dibahasa dalam pertemuan tersebut, namun Ketua Umum Partai Gerindra itu mengisyarakatkan Surya Paloh bakal bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Hal tersebut dibuktikan Prabowo bahwa dirinya selalu mengajak Surya Paloh dalam pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka.

"Saya selalu menawari, saya selalu mengajak," singkat Prabowo kepada awak media sesaat meninggalkan Nasdem Tower, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (22/3/2024).

Terkait ajakan tersebut, Surya Paloh belum menjawab.

Apabila terjadi, Partai NasDem akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo bertolak belakang dengan sikap Anies Baswedan yang menolak pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024.

Merujuk rekapitulasi suara KPU, Prabowo-Gibran meraih sebanyak 96.214.691 suara.

Perolehan tersebut unggul dibandingkan kedua kontestan lainnya, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih suara sebanyak 40.971.906 dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara.

Baca juga: Meski Mualaf, Mantan Istri Samuel Rizal, Stevie Agnecya Tak Diadzankan saat Dimakamkan,Ini Alasannya

Baca juga: Profil Stevie Agnecya, Mantan Istri Samuel Rizal yang Meninggal Tiba-tiba, Pernah Curiga Disantet

Terkait hal tersebut, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar angkat bicara.

Anies menegaskan tentang pentingnya proses daripada hasil akhir, yang mana proses yang jujur adil dan bersih akan dilegitimasi oleh semua pihak.

“Dalam sebuah pemilihan, proses tak kalah penting daripada hasilnya,” ucapnya dilansir YouTube Anies Baswedan, Rabu (20/3/2024).

Ia menyebut proses pemilihan itu penting, di antaranya terbuka, adil, bebas dari tekanan, dan menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan dihormati.

"Proses pemilihan itu penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusifitas dalam hasilnya,” terangnya.

Menurutnya, tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau keputusan bisa menyebabkan keraguan. 

Oleh sebab itu, ia mengatakan, menjaga integritas proses pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

“Saudara-saudara sekalian, pemimpin yang lahir dari proses yang ternodai dengan kecurangan dan penyimpangan akan menghasilkan rezim yang melahirkan kebijakan yang penuh ketidakadilan dan kita tak ingin ini terjadi.”

Anies menilai dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan dan penyimpangan, bukan dengan melakukan agitasi kepada publik.

“Namun langkah kita adalah mengumpulkan semua bukti-bukti untuk dibawa ke depan hakim. Kami ingin negara ini terus membangun kematangan politik, bukan malah mundur mendekati masa pra-reformasi,” terangnya

Meski Anies menyadari ada pihak-pihak yang berusaha mendegradasi usaha konstitusional Timnas AMIN sekaligus banyak pihak juga yang menyarankan agar tidak mengajukan gugatan penyimpangan karena kemungkinan mendapatkan keadilan yang kecil, ia mengatakan berbagai ketidaknormalan tersebut tidak dapat dibiarkan.

“Kami tegaskan, kami tak ingin membiarkan berbagai penyimpangan demokrasi ini berlalu tanpa catatan dan menjadi preseden buruk bagi semua penyelenggaran pemilihan ke depan, baik tingkat nasional maupun ratusan pilkada dan pileg tingkat I dan II."

“Kami sadar, dalam situasi saat ini, kemungkinan mendapatkan keadilan terasa amat kecil. Berbagai lembaga-lembaga negara yang terkait penyelenggaraan pemilu dan penyelesaian sengketa telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang terbukti melanggar etik, bahkan ada yang ketuanya sampai berkali-kali mendapat peringatan, tapi tetap dibiarkan menjalankan perannya,” lanjutnya

Tak hanya itu, ia juga mengajak semua pihak untuk terus melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum sehingga apa pun temuannya akan menjadi fakta sejarah bangsa ini

“Mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan. Kita dukung langkah tim hukum, dan biarlah segala temuan yang disampaikan nanti menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia."

“Apapun takdir yang telah ditetapkan oleh nanti, kami akan tetap membersamai gerakan perubahan. Insya Allah, gerakan ini akan terus bergulir membesar ke depan, dan membawa perubahan-perubahan yang baik dan diperlukan oleh bangsa ini,” ungkap Anies.

Tanggapan Cak Imin

Dalam video tersebut terlihat Cak imin berada di sebelah Anies.

Ekspresinya terlihat datar, tak ada senyuman khas yang biasa terlihat dalam setiap kesempatan  

Cak Imin menilai penyelenggaraan Pilpres 2024 diwarnai banyak temuan kecurangan dan ketidaknormalan.

Selain itu, dirinya menilai ada pembiaran yang tidak wajar dalam proses penyelenggaraan pemilihan kali ini.

"Sepanjang perjalanan kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan, dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini," ungkapnya dalam video tersebut yang juga didampingi Anies.

Cak Imin mengeklaim berbagai ketidaknormalan sudah ditemukan sejak sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Ia pun mencontohkan berbagai ketidaknormalan tersebut dari rekayasa regulasi hingga adanya intervensi negara dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.

"Dan semua ini telah menjadi catatan media dan catatan publik," sambungnya.

Lewat berbagai temuan tersebut, Cak Imin mengatakan Timnas AMIN lewat tim hukumnya bakal menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Terlalu banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini yang telah dikumpulkan oleh tim hukum Timnas AMIN," tuturnya.

Cak Imin mengungkapkan tim hukum Timnas AMIN akan dipimpin oleh Ari Yusuf Amin untuk melakukan gugatan ke MK.

Ia berharap gugatan ke MK ini nantinya didukung oleh relawan dan pendukung Anies-Muhaimin.

"Mari kita dukung sepenuhnya tim hukum berjuang di jalan konstitusional yang tersedia secara sah. Dan kita semua akan terus menjaga etika demokrasi, menjaga suasana kedamaian dan kesatuan," paparnya.

Surya Paloh Gelar Karpet Merah

Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower Jakarta, Jumat (28/3/2024).

Pantauan Wartakotalive.com di lokasi, Prabowo tiba sekiranya pukul 13.35 WIB. 

Kehadiran Prabowo ini disambut langsung Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dan jajaran elite Nasdem lainnya diantaranya Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendum Ahmad Sahroni. 

Sementara Prabowo didampingi sejumlah elite Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani.

Surya Paloh nampak menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai NasDem, sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain dan bersalaman.

Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini.

Pertemuan ini menyedot perhatian karena selama Pemilu berlangsung Nasdem secara resmi mendukung pasangan Capres-cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Namun pada Rabu (20/3), Surya Paloh menyatakan menerima hasil Pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg.

"Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024," kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu malam (20/3/2024).

Timnas AMIN Gugat ke MK

Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh itu terjadi sehari setelah Tim Hukum Nasional (THN) calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Tim hukum Amin tiba di Gedung MK, Kamis (21/3/2024) pagi.

Mereka mendaftarkan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu.

Berdasarkan pantauan di lokasi, THN Anies-Muhaimin tiba di Gedung MK sejak pukul 08.30 WIB. Namun, mereka baru mulai melakukan pendaftaran pada pukul 09.00 WIB.

THN Anies-Muhaimin tampak membawa tumpukan berkas saat melakukan pendaftaran.

Tidak tampak petinggi Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas Amin) saat melakukan pendaftaran gugatan ini.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar menjelaskan, gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu menanggapi pengumuman KPU terkait hasil Pemilu 2024 pada Rabu (20/3/2024) malam.

"Demi memperjuangkan suara mereka yang memperjuangkan, suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir kami memutuskan meminta Tim Hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi," kata Muhaimin.

Diketahui KPU telah menetapkan hasil Pemilu 2024 dengan kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Mereka unggul telak dengan perolehan suara 96,2 juta suara atau 58,58 persen dari jumlah keseluruhan suara.

Sedangkan pesaing terdekat mereka capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya mendapat 24,95 persen atau 40,9 juta suara.

Urutan terendah yakni paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan 27,04 juta suara atau 16,47 persen.

Nasdem dan PKS Terima Hasil Pilpres, Parpol Pendukung Anies-Cak Imin Hanya Tersisa PKB

Dua partai politik (parpol) pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yakni Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memutuskan menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil Pemilu 2024 yang menyatakan pasangan Prabowo-Gibran menang satu putaran.

Ini berarti tersisa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang belum menerima hasil Pemilu dan menunggu hasil gugatan ke MK.

Karenanya, wacaNa hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan dan dipertanyakan.

Sikap PKS dan Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024 itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan pihaknya menerima hasil Pemilu 2024 yang telah disahkan oleh KPU, baik pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg).

"Partai Nasdem menyatakan menerima hasil Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu," katanya dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024), malam.

Baca juga: VIDEO Surya Paloh Lebih Pilih Sahroni Ketimbang Anies Baswedan Untuk Calon DKI 1

Surya Paloh juga turut mengucapkan selamat atas terpilihnya pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

"Nasdem mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024," ujarnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024 dengan kemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024, kata Aboe, masih melihat dinamika di DPR ke depannya.

"Kalau untuk menerima, kita menerima. Kalau masalah hukum, itu urusan lain," ujar Aboe kepada wartawan, Kamis (21/3/2024).

"Hak angket kita lihat saja perkembangan. Kalau layak kumpul jumlahnya, kita maju terus. Kalau enggak, ya sudah enggak usah," kata Aboe Bakar usai mengikuti rapat pleno terbuka penetapan hasil Pemilu tingkat nasional di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024) malam.

Aboe kembali menegaskan bahwa pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden (Pilpres) pada Rabu malam.

"Ya kita lihat saja perkembangan perjalanannya lah, masih panjang," ujar Aboe.

Baca juga: NasDem Kabupaten Bekasi Raih Tiga Kursi DPRD pada Pemilu 2024

Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Aboe mengaku menerima keputusan KPU RI.

Menurut dia, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan bahwa tinggal PKB saja yang masih berada di "jalur" pendukung Anies.

Terpisah, Anies Baswedan menilai telah terjadi berbagai ketidaknormalan dalam Pemilu 2024.

Hal tersebut, tegasnya, tidak dapat dibiarkan.

Anies mengajak semua pihak untuk terus mendukung langkah tim hukum sehingga apapun temuannya akan menjadi fakta sejarah.

“Mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan. Kita dukung langkah tim hukum, dan biarlah segala temuan yang disampaikan nanti menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,“ katanya.

Layangkan Gugatan ke MK

Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) berharap Pilpres 2024 diulang tanpa melibatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu pesertanya.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Hukum Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir usai melayangkan gugatan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Ari Yusuf Amir menjelaskan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres menjadi dasar utama Timnas AMIN melayangkan gugatan ke MK.

Jika argumen itu dikabulkan MK dalam persidangan, mereka berharap pemungutan suara ulang untuk Pilpres dapat dilakukan.

“Jadi seandainya ini diterima sebagai suatu argumen yang kuat oleh MK, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang,” ujar Arif Yusuf.

”Tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini (Gibran),” katanya menambahkan.

Timnas AMIN, kata dia melihat proses pemilu tidak berjalan jujur dan adil sejak pencalonan Gibran.

Baca juga: Terlihat Beda, Ini Ekspresi Cak Imin Ketika Anies Tanggapi Pengumuman Resmi KPU Soal Pilpres 2024

Kemudian setelah pendaftaran, kian bergulir dugaan kecurangan mulai dari pemberian bantuan sosial (bansos) yang masif hingga aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu yang tidak netral.

Dugaan kecurangan ini dituangkan oleh Timnas AMIN ke dalam gugatan yang berisi hampir 100 halaman lebih.

Sementara 190 pengacara disiapkan untuk menjadi kuasa hukum dalam persidangan nantinya.

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat calon wakil presiden jadi inti utama gugatan pemilu yang dilayangkan Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (TImnas AMIN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah,” kata Ketua Umum Tim Hukum Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir di Gedung MK, Kamis (21/3/2024).

Lanjutan dari pendaftaran itu kemudian dirasa membawa dampak yang begitu luar biasa.

Mengingat di satu sisi Gibran sendiri merupakan putra dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dampak dari pendaftaran Gibran ini lah yang Timnas AMIN uraikan dalam sengketa yang pihaknya layangkan ke MK seperti pembagian bantuan sosial (bansos) yang begitu masif hingga aparat pemerintah serta penyelenggara pemilu yang tidak netral.

“Jadi itu diganti siapa saja wakilnya, silakan. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas,” tuturnya. 

MK telah membuka layanan penerimaan pengajuan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 sejak hari Rabu (20/3/2024). 

Layanan dibuka MK seiring Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang telah menetapkan rekapitulasi perolehan hasil suara secara nasional pada Rabu malam, pukul 22.19 WIB. 

Penetapan KPU tersebut dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Baca juga: Tiba di Rumah Pemenangan Sebelum Layangkan Gugatan ke MK, Anies Diteriaki Presiden oleh Pendukungnya

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), maka batas waktu pengajuan permohonan PHPU Legislatif adalah 3x24 jam sejak penetapan perolehan suara oleh KPU, yang berarti dimulai pada Rabu (20/3/2024) pukul 22.19 WIB hingga Sabtu (23/3) pukul 22.19 WIB.

Sementara untuk batas waktu pengajuan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dimulai Kamis hingga Sabtu pukul 24.00 WIB. 

Berdasarkan PMK Nomor 2/2023, 3/2023, dan 4/2023, Pemohon hanya dapat mengajukan satu kali permohonan.

Pengajuan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif dapat diajukan secara darig melalui simpel.mkri.id atau secara langsung datang ke MK. 

Baca Berita WARTAKOTALIVE.COM lainnya di Google News