Pertemuan Strategis BIMP-EAGA 2024: Sinergi Menuju Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sebuah momentum penting telah tercipta dalam pertemuan BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting (SPM) 2024 yang berlangsung di Kuching, Sarawak, Malaysia pada 11-15 Maret 2024.

Plt Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Farida Kurnianingrum, menyampaikan hasil yang signifikan dari pertemuan tersebut.

"Pertemuan ini menjadi sarana koordinasi antara negara-negara anggota BIMP-EAGA untuk menyusun rencana kerja tahun 2024-2025 serta mempersiapkan Pertemuan Tingkat Menteri Tahun 2024," ujarnya dalam siaran tertulis pada Jumat (22/3/2024). 

Kegiatan itu dibuka oleh Secretary General Ministry of Economy Malaysia dan dipimpin oleh Senior Special Duties Officer Trade Division Ministry of Finance and Economy Brunei Darussalam sebagai chairperson BIMP-EAGA 2024.

Pertemuan dihadiri oleh delegasi dari negara-negara anggota BIMP-EAGA serta mitra yaitu Asian Development Bank (ADB).

Menurut Kurnianingrum, beberapa agenda penting telah diselesaikan dalam rangkaian kegiatan SPM BIMP-EAGA 2024, termasuk Highlights dan Tindak Lanjut Arahan Menteri pada 26th BIMP-EAGA Ministerial Meeting yang membahas implementasi arahan-arahan sebelumnya.

Selain itu, telah dilaksanakan pula Strategic Refinements in Accelerating Cooperation Together (ACT) BIMP-EAGA Vision 2025 Midterm Review untuk menyelaraskan rencana kerja dan review terhadap visi BIMP-EAGA hingga tahun 2025. 

"Dibahas juga kemajuan Study and Assessment BIMP-EAGA Economic Corridors dan Joint BIMP-EAGA and IMT-GT Blue Economy Strategy 2030," tambahnya.

Diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis dilakukan dalam Breakout Session Cluster Working Groups (CWGs), termasuk tinjauan terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan dan identifikasi deliverables untuk tahun 2024.

"Pembahasan mengenai pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi fokus utama BIMP-EAGA, termasuk kerja sama dengan negara-negara mitra seperti Jepang dan Korea Selatan dalam hal inovasi pengembangan start-up bagi UKM, peningkatan kapasitas dan kapabilitas UKM serta peluang kerjasama ekonomi strategis," jelas Kurnianingrum.

Isu lain yang dibahas adalah pengembangan Data Statistik melalui program Core Indicator System (CIS), sertifikasi halal, digital wallet, dan hambatan perdagangan lintas batas, serta kerjasama dengan Korea Selatan melalui BIMP-EAGA and Republic of Korea Cooperation Fund (BKCF).

Berikut adalah rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang disusun berdasarkan pembahasan tersebut:

1. Proposal pengembangan potensi laut di kawasan perbatasan yang akan diajukan ke BKCF oleh BNPP.

2. Perlu dilakukan pertemuan lebih lanjut untuk mengatasi hambatan perdagangan di kawasan Ekspor-Impor di Entikong-Tebedu.

3. BNPP dapat bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk mensinergikan program pengembangan ekonomi kawasan perbatasan.