Berita Nasional

Soal Oposisi atau Koalisi dengan Prabowo, Ganjar: Keputusan Ada di Tangan PDIP

Ganjar Pranowo mengaku tidak tahu apakah PDIP bakal bergabung dengan pemerintahan anyar atau tidak. Namun dia yakin hak angket bergulir.

Editor: Rusna Djanur Buana
KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA
Konferensi pers pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyikapi hasil Pemilu 2024, di Posko Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024). Ganjar mengaku tidak berwenang memutusakan apakah partai pengusungnya berkoalisi atau beroposisi denga kubu Prabowo-Gibran yang telah ditetapkan sebagai pemenang Pemilu. 

"Buat saya, there is something wrong with the election, ada yang salah dengan proses pemilihan umum.

Bukan kita menolak pemilu tapi kita ingin memperbaiki dan mengoreksi kesalahan-kesalahan itu," ujarnya.

PDIP berpeluang gabung Prabowo

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi tidak yakin PDI Perjuangan bakal menggulirkan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat DPR.

Partai berlambang moncong putih tersebut diduga sedang berupaya menjalin hubungan politik dengan pemerintahan Prabowo pasca Presiden Joko Widodo lengser.

Baca juga: Menang Pilpres bersama Prabowo Gibran Tetap Irit Bicara, Pikirkan Merebaknya Kasus DBD

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia tersebut menilai saat ini PDIP sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR karena pemilihan umum sudah selesai dan menjadi pemenang Pemilu.

Akan tetapi, PDIP yang tak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya.

"Ini pandangan saya, yang sedang dipikirkan oleh PDI Perjuangan adalah pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PDI Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik, untuk tidak mengatakan berkoalisi, dengan pemerintahan Prabowo," kata Burhanuddin dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Rabu (20/3/2024).

"Karena kalau dari elektoral dan dari sisi masa jabatan Pak Jokowi yang nyaris habis kan seharusnya tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan untuk segera mengajukan hak angket," sambung Burhanuddin.

Bahkan menurut Burhanuddin, jika melihat perkembangan situasi seperti saat ini dia menduga PDI Perjuangan juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan pasca kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Jangan-jangan PDI Perjuangan juga sedang mempertimbangkan juga untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, karena harusnya kan enggak ada masalah.

Baca juga: Surya Paloh Terima Hasil Pemilu dan Ucapkan Selamat pada Prabowo, PKS: Masih Ada MK

Ini mungkin yang menjawab kenapa lama sekali untuk proses hak angket ini," ucap Burhanuddin.

Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja.

Sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik seperti mendukung pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pemilihan kepala daerah Jakarta pada 2012.

"Jadi jangan lupa Pak Prabowo itu mantan cawapresnya Ibu Mega di 2009, dan hubungan pak Prabowo dengan Ibu Mega itu bagus sekali," ujar Burhanuddin.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved