Soal Oposisi atau Koalisi dengan Prabowo, Ganjar: Keputusan Ada di Tangan PDIP

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Ganjar Pranowo mengaku tidak tahu apakah PDI Perjuangan dan PPP bergabung dengan pemerintah Prabowo-Gibran atau tidak.

Capres nomor urut 3 tersebut menegaskan, urusan berkoalisi atau merapat ke pemenang Pemilu bukan ranahnya. Namun dia yakin hak angket akan terus bergulir di parlemen.

"Soal sikap partai ke mana, beroposisi atau koalisi dengan pemerintah baru, nanti partai yang akan memutuskan," kata Ganjar dalam konferensi pers di Posko Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

"Saya dan Pak Mahfud MD tidak berwenang mengurusi hal itu karena memang di luar ranah kami. Kami juga tidak berwenang mencampuri proses-proses hak angket yang bakal bergulir di DPR," imbuhnya.

Dalam hal ini, Ganjar menyerahkan sepenuhnya pada wewenang DPR. "Tadi saya sampaikan, (hak) angket nanti akan ada di parlemen," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Baca juga: Ini Prediksi Pengamat Politik: Setelah Presiden Jokowi Lengser, PDIP Merapat ke Prabowo

Menurut Ganjar, saat ini yang harus dimatangkan adalah proses administratif berupa naskah akademik.

"Dan dari seluruh prosesnya, saya dengar sudah disiapkan. Jadi kami menyerahkan kepada kawan-kawan yang ada di parlemen. Rasanya sudah siap mereka, tinggal proses administratifnya."

Lebih lanjut, Ganjar memastikan bahwa pihaknya bakal mengajukan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), saat ditanya apakah menolak hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (20/3/2024) malam.

"Kami akan ke MK. Jadi kami akan ke MK ini untuk mengungkap apa yang dari awal sampai dengan akhir yang tadi kami ceritakan itu.

Sehingga betul-betul tadi Prof Mahfud juga sudah sampaikan bagaimana mengawal demokrasi ini bisa berjalan," kata Ganjar seperti dilansir Kompas.com.

Sebelumnya kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD, berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tidak fokus pada perbedaan perolehan suara tiap kandidat saat menangani sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada perolehan suara dan perbedaan perolehan suara, menjadi 'mahkamah kalkulator', itu tidak akan menyelesaikan persoalan," kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, Rabu (20/3/2024).

Baca juga: Anies Baswedan Tak Sudi Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran, Ini Dia Alasannya

Todung mengklaim bahwa upaya Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan ke MK bertujuan untuk membuktikan kecurangan pada Pemilu 2024, bukan masalah menang dan kalah.

Sebab, dia menuding ada intervensi kekuasaan melalui politisasi bantuan sosial hingga intimidasi terhadap kepala daerah untuk memobilisasi dukungan pemilih kepada kandidat tertentu.

Oleh karena itu, Todung berharap MK memberi kesempatan bagi kubu Ganjar-Mahfud membeberkan segala bentuk kecurangan yang terjadi, tidak hanya fokus pada perbedaan perolehan suara antarkandidat.