Refly Harun Kembali Ikut Unjuk Rasa: Jokowi Gerakkan Dana Rp 597 Triliun untuk Menangkan Prabowo

WARTAKOTALIVE.COM, MENTENG --Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun datang ke lokasi unjuk rasa di depan Komisi Pemilihan Umun (KPU) RI, Rabu (20/3/2024).

Mantan Komisaris PT Pelindo I ini mengaku datang ke KPU RI untuk mengutarakan keperihatinan terhadap proses Pemilu 2024 atas dugaan kecurangan.

Menurut Refly, proses Pemilu 2024 ini hanyak melanggar konstitusi dan penuh intimidasi, mobilisasi dan tidak jujur. 

Misalnya kata Refly, fenomena sirekap yang tidak adil dalam proses penghitungan sementara suara Pemilu 2024.

"Karena penguasa, Presiden terlibat tim pemenangan Paslon nomor 2," tuturnya. 

Ia menduga, Presiden Joko Widodo bisa memobilisasi dana sebesar Rp 597 triliun untuk memenangkan calon tertentu dengan berbagai program perlindungan sosial. 

Baca juga: Anies Berburu Takjil di Benhil bersama Cak Imin, Bukber di Rumah JK Jelang Pengumuman KPU

Reflyn menilai, tidak ada calon yang memiliki kemampuan finansial yang begitu dahsyat besar, tapi ia menduga ada salah satu Paslon yang dibantu menggunakan APBN.

"Ada dua, perjuangan politik, ada di ranah hukum. Di politik kita terus dorong hak angket. Kecurangan yang ada dalam ranah hukum yang tersisa masih Mahkaman Konsititusi, tapi ranah sosial politik Parlemen jalanan ini," terangnya. 

"Jadi 3 jalan itu tetap harus dilakukan, tetapi yang paling penting adalah masa terus memenuhi jalan jalan Jakarta ini, yang kemudian menunjukkan tekanan kepada dunia bahwa kita tidak bisa menerima sedikitpun Pemilu yang curang," tambahnya.

Pulangkan 16 pengunjuk rasa

Polda Metro Jaya telah memulangkan 16 pengunjuk rasa tolak kecurangan Pilpres 2024 yang digelar di depan Gedung DPR/MPR dan Kantor KPU, Jakarta Pusat.

Mereka sebelumnya diringkus pada Selasa (19/3/2024) kemarin, dari dua lokasi yang berbeda tersebut.

Baca juga: Adian Ingatkan Pak Harto Pernah Dilengserkan setelah 71 Hari Dilantik Jadi Presiden

Kini, 16 orang dipulangkan usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

"Pemeriksaan sudah selesai terhadap 16 orang yang dilakukan pemeriksaan, sudah kembali," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, kepada wartawan, Rabu (20/3/2024).

Ia menegaskan pihaknya hanya mengamankan sebanyak 16 orang pengunjuk rasa.

Ucapan Ade Ary ini sekaligus membantah pernyataan anggota Tim Kuasa Hukum Forum Penyelamat Reformasi, Sunggul Sirait.

Sunggul menuturkan hingga kini pihaknya menerima laporan ada 100 orang massa aksi belum diketahui keberadaannya.

"Data yang ada di kami adalah 16 orang yang dilakukan pemeriksaan. 8 orang untuk mendalami peristiwa yang ada di DPR RI, 8 orang lagi yang ada di KPU RI," kata Ade Ary.

Diberitakan sebelumnya, Polisi mengamankan 16 orang dalam aksi demonstrasi yang digelar pada Selasa (19/3/2024).

Baca juga: Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, PSI Butuh Keajaiban, PPP Diambang Degradasi

Mereka diamankan dari dua lokasi demo, yakni di depan gedung DPR/MPR RI serta kantor KPU RI, Jakarta Pusat.

"Dari lokasi aksi unjuk rasa di KPU ada 8 orang, yang dilakukan pemeriksaan. Aksi unjuk rasa di gedung DPR RI ada 8 orang yang dilakukan pemeriksaan untuk didalami secara simultan oleh petugas kepolisian," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, kepada wartawan, Rabu (20/3/2024).

Ade Ary menuturkan, 16 orang diamankan karena mengganggu ketertiban dan keamanan.

Padahal, petugas kepolisian di lapangan sebelumnya sudah melakukan imbauan.

"Tentunya ada alasan rekan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terdapat beberapa orang ini karena ada gangguan keamanan dan ketertiban tadi malam," kata dia.

"Namun secara persuasif sudah dilakukan imbauan literasi komunikasi sudah dilakukan," sambung Ade Ary.  (M26/M31)