Tolak Pemilu Curang di Kantor KPU RI, Massa Demo Bakar Spanduk Berwajah Jokowi Hingga Hasyim Asy'ari

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Massa unjuk rasa menolak pemilu curang di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024) malam WIB.

Para pengunjuk rasa membakar spanduk berwajah Presiden Joko Widodo (Jokowi), eks Ketua MK Anwar Usman, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Senin (18/3/2024) malam.

Spanduk itu bertuliskan "Tolak Pilpres Curang, Perusak Konstitusi, Penjahat Demokrasi, Lengserkan Jokowi. Komplotan Penipu Ulung".

Aksi pembakaran tersebut dilakukan massa usai berbuka puasa serta melaksanakan salat Magrib berjemaah sekira pukul 18.50 WIB.

"Bakar, bakar, bakar Jokowi... bakar Jokowi sekarang juga...," begitu massa menyanyikannya sembari membakar spanduk.

Baca juga: Jadi Pemenang Kedua Pemilu 2024, Golkar Dinilai Mampu Sandera Pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca juga: NasDem Kabupaten Bekasi Raih Tiga Kursi DPRD pada Pemilu 2024

Baca juga: Efek Ekor Jas Anies, NasDem Kabupaten Bekasi Raih Tiga Kursi DPRD Dalam Pemilu 2024

Massa juga ada yang merobek spanduk bergambar Jokowi.

Emak-emak bahkan melempar botol ke arah gambar Jokowi.

"Takbir... Allahu akbar. Takbir... Allahu akbar," ujar massa.

Salah seorang orator di atas mobil komando mengatakan, massa akan kembali melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa (19/3/2024) besok.

BERITA VIDEO: Begini Skema Perpindahan Pemerintahan Jokowi ke Prabowo
 

Golkar Dinilai Mampu Sandera Pemerintahan Prabowo-Gibran

Di sisi lain, Partai Golkar dinilai bakal mampu "menyandera" pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal ini tidak lepas dari hasil Pemilu legislatif 2024 yang menempatkan Golkar sebagai pemenang Pemilu di bawah PDI Perjuangan.

Pemerintahan mendatang bakal sangat tergantung pada Parrai Golkar jika ingin berjalan stabil.

Data sementara real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan Golkar meraih 15,05 persen, PDIP 16,36 persen.

Sementara Partai Gerindra yang dibesut Prabowo Subianto berada di urutan ketiga dengan 13,31 persen.

Alhasil, Partai Golkar dianggap bakal menjadi salah satu pemain utama buat menjaga stabilitas politik pada pemerintahan mendatang jika dipimpin oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Partai Demokrat Ingatkan Golkar Soal Tuntutan Jatah Menteri Sebelum Pengumuman Resmi KPU

"Inilah yang kemudian akan menciptakan semacam political dependency atau tingkat ketergantungan politik yang cukup tinggi dari Pak Prabowo ke newly elected president yang nanti akan disahkan KPU misalnya," kata pengamat politik dari Indostrategic Ahmad Khoirul Umam, seperti dikutip Kompas.com dari program Kompas Pagi di Kompas TV, Senin (18/3/2024).

Menurut Umam, ketergantungan politik itu akan muncul karena perolehan suara Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo masih berada di bawah Golkar.

Alhasil, kata Umam, hal itu memperlihatkan kemungkinan perolehan kursi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga berada di bawah Golkar.

Di sisi lain, perolehan suara Gerindra pada Pileg 2024 juga memperlihatkan dampak dari efek ekor jas (coattail effect) yang diharapkan dari mengusung Prabowo sebagai Capres juga kurang sesuai dengan ekspektasi.

Hal ini akhirnya berpengaruh terhadap posisi setiap anggota koalisi untuk buat mencapai keseimbangan politik.

"Maka akan memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terutama dalam konteks penyesuaian keseimbangan antara eksekutif dan legislatif di parlemen," ujar Umam.

Baca juga: Jika Ingin Gabung Golkar, Presiden Jokowi Harus Tegas Nyatakan Keluar dari PDIP

"Situasi ini yang tampaknya akan terus dijadikan sebagai ruang negosiasi, upaya untuk kompromi dengan presiden yang baru untuk mendapatkan porsi yang lebih tinggi karena memang praktis kekuatan di parlemen memang lebih tinggi," sambung Umam.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengeklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Selain itu, Airlangga menyampaikan Partai Golkar terdepan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.

Maka dari itu, Airlangga berharap partainya mendapat posisi lebih banyak di kabinet jika Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah," kata Airlangga dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat (15/3/2024) lalu.

"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis," lanjut Airlangga.

Terikat kontrak politik

Umam melihat permintaan jatah kursi menteri dinilai sebagai cara Partai Golkar mengingatkan soal kontrak politik, sebagai timbal balik dalam memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran.

Menurutnya para ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran kemungkinan sudah meneken kontrak politik sebelum memberikan dukungan mereka. Akan tetapi, lanjut Umam, saat ini hanya Partai Golkar yang berani scera terbuka meminta kursi menteri sebelum penghitungan suara selesai dilakukan karena meyakini perolehan suara mereka pada Pemilu 2024 cukup signifikan.

"Sehingga apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Ketua Umum Golkar Airlangga, kemarin statement itu tampaknya upaya untuk merecall kontrak politik lama yang barangkali dijadikan sebagai media kompromi yang baru utk mendapatkan potensi-potensi jatah yang jauh lebih besar dari yang diekspektasikan sebelumnya," ujarnya.

Terlalu percaya diri

Pada kesempatan yang sama Umam mengatakan, prestasi elektoral Golkar di Pemilu 2024 juga bisa membuat partai berlambang pohon beringin itu mempunyai kepercayaan diri yang berlebih.

Umam kemudian menyampaikan kilas balik perihal peta politik setelah Pemilu dan Pilpres 2004 silam. Pada saat itu Golkar mempunyai perolehan suara cukup besar, yakni mencapai 21,57 persen dari perolehan suara nasional. Akibat perolehan suara itu, pada saat itu Golkar seolah bersikap bebas mengambil sikap yang tidak sejalan dengan pemerintah dan memicu ketidakstabilan politik.

"Maka ketika kemudian Golkar berada di kekuasaan tertinggi secara elektoral dan juga kursi juga cukup tinggi waktu itu, dia memiliki satu karakter, seolah menjadi partikel bebas yang bisa berdampak kepada stabilitas politik," ujar Umam. 

"Sehingga kemudian sebagian kekuatannya bermanuver melakukan langkah interpelasi, bahkan angket dan sebagainya," sambung Umam.

Umam menganggap pemerintahan mendatang mesti membuat kompromi yang saling menguntungkan dengan Golkar supaya sikap mereka di legislatif bisa meredam kelompok oposisi. "Ini yang tampaknya menjadi sebuah kepentingan betul bagi persiden yang baru. Mendisiplinkan, menstabilisasi, sehingga kemudian tidak terjadi gejolak-gejolak di internal koalisi," imbuhnya. (*)