Tolak Pemilu Curang di Kantor KPU RI, Massa Demo Bakar Spanduk Berwajah Jokowi Hingga Hasyim Asy'ari

Umam melihat permintaan jatah kursi menteri dinilai sebagai cara Partai Golkar mengingatkan soal kontrak politik, sebagai timbal balik dalam memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran.

Menurutnya para ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran kemungkinan sudah meneken kontrak politik sebelum memberikan dukungan mereka. Akan tetapi, lanjut Umam, saat ini hanya Partai Golkar yang berani scera terbuka meminta kursi menteri sebelum penghitungan suara selesai dilakukan karena meyakini perolehan suara mereka pada Pemilu 2024 cukup signifikan.

"Sehingga apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Ketua Umum Golkar Airlangga, kemarin statement itu tampaknya upaya untuk merecall kontrak politik lama yang barangkali dijadikan sebagai media kompromi yang baru utk mendapatkan potensi-potensi jatah yang jauh lebih besar dari yang diekspektasikan sebelumnya," ujarnya.

Terlalu percaya diri

Pada kesempatan yang sama Umam mengatakan, prestasi elektoral Golkar di Pemilu 2024 juga bisa membuat partai berlambang pohon beringin itu mempunyai kepercayaan diri yang berlebih.

Umam kemudian menyampaikan kilas balik perihal peta politik setelah Pemilu dan Pilpres 2004 silam. Pada saat itu Golkar mempunyai perolehan suara cukup besar, yakni mencapai 21,57 persen dari perolehan suara nasional. Akibat perolehan suara itu, pada saat itu Golkar seolah bersikap bebas mengambil sikap yang tidak sejalan dengan pemerintah dan memicu ketidakstabilan politik.

"Maka ketika kemudian Golkar berada di kekuasaan tertinggi secara elektoral dan juga kursi juga cukup tinggi waktu itu, dia memiliki satu karakter, seolah menjadi partikel bebas yang bisa berdampak kepada stabilitas politik," ujar Umam. 

"Sehingga kemudian sebagian kekuatannya bermanuver melakukan langkah interpelasi, bahkan angket dan sebagainya," sambung Umam.

Umam menganggap pemerintahan mendatang mesti membuat kompromi yang saling menguntungkan dengan Golkar supaya sikap mereka di legislatif bisa meredam kelompok oposisi. "Ini yang tampaknya menjadi sebuah kepentingan betul bagi persiden yang baru. Mendisiplinkan, menstabilisasi, sehingga kemudian tidak terjadi gejolak-gejolak di internal koalisi," imbuhnya. (*)