Eks Danjen Kopassus Soenarko: Indonesia Tidak Boleh Dipimpin Komplotan Penipu dan Rampok

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Mantan Komandan Jenderal (Danjen ) Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko hadir dalam aksi demonstrasi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Soenarko mengenakan seragam loreng hijau krem dengan logo FPPI (Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia) memimpin orasi demo menolak Pemilu curang.

Dalam orasinya di atas mobil orator, Soenarko menuturkan pada pesta demokrasi 2024 masih banyak ditemukan kecurangan serta ketidakjujuran.

Ia bahkan menyebutkan kecurangan tersebut sudah dimulai sebelum Pemilu 2024 dilaksanakan.

"Pilpres yang baru selesai pada 14 Februari yang lalu sampai saat ini masih banyak ditemukan banyak sekali kecurangan, ketidakjujuran, dan memang kami juga sudah mengetahui, sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan pemilu pilpres," ujarnya, Rabu.

Atas hal tersebut, Soenarko meminta kepada KPU untuk mendengar dan melaksanakan empat tuntutan yang dibawa dalam demo kali ini.

Baca juga: Rekap KPU Pilpres 18 Maret Prabowo Tertinggi, Anies Unggul di Beberapa Propinsi

"Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya negara ini dipimpin oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik," tutur dia.

"Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Kami menolak hasil pilpres, audit," lanjut Soenarko.

Sebelumnya, di atas mobil orator terdengar teriakan orasi yang menolak hasil Pilpres 2024 hingga Prabowo-Gibran untuk didiskualifikasi.

"Pertama kami menolak hasil Pilpres 2024. Kedua adalah agar paslon nomor 2 Prabowo-Gibran agar didiskualifikasi," ujar orator dari atas mobil orasi.

"Ketiga adalah agar IT KPU diaudit. Keempat adalah agar komisioner KPU ditangkap dan diadili," lanjutnya.

PBB Pertanyakan netralitas Jokowi 

Sebelumnya anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR Bacre Waly Ndiaye menyoroti netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden tahun 2024.

Dia mengutarakan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melanggengkan jalan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mengikuti kontestasi pilpres.

Putusan yang dimaksud adalah putusan pada perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MK memutuskan mengabulkan sebagian putusan tersebut. Ndiaye menyebut, kampanye calon presiden dan calon wakil presiden terjadi usai putusan tersebut keluar.

Baca juga: Ketum Golkar Minta Minimal 5 Jatah Menteri ke Prabowo, Demokrat Pilih Tunggu Keputusan Resmi KPU

"Kampanye terjadi setelah keputusan pengadilan pada menit-menit terakhir yang mengubah kriteria kelayakan yang memungkinkan putra presiden untuk ikut serta dalam Pemilu," kata Ndiaye dalam Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss pekan lalu, dikutip dari UN Web TV, Senin (18/3/2024).

Ndiaye lantas mempertanyakan langkah apa yang diambil Indonesia untuk memastikan pejabat tinggi, termasuk Jokowi, tidak memberikan pengaruh atau intervensi yang berlebihan terhadap proses Pemilu. 

Dia pun bertanya apakah Indonesia sudah melakukan penyelidikan untuk mengusut dugaan-dugaan itu.

"Langkah-langkah apa yang diterapkan untuk memastikan bahwa pejabat tinggi termasuk presiden dicegah untuk memberikan pengaruh yang berlebihan terhadap proses Pemilu," bebernya. 

Saat diberikan kesempatan, Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan Ndiaye.

Tri justru menjawab masalah Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya, seperti soal kasus aktivis Haris dan Fathia yang belum lama dinyatakan bebas hingga kasus Panji Gumilang.

Baca juga: Demo Memprotes Dugaan Kecurangan Pemilu di Gedung KPU RI Diwarnai Aksi Tandingan

Sebagai informasi, putusan kontroversial MK itu membuat laju Gibran menjadi bakal RI-2 makin terbuka. Lewat putusan, MK mengganti batas usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Akibatnya, Ketua MK yang turut andil dalam putusan tersebut, yaitu Anwar Usman, dinilai telah melanggar etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Anwar sendiri diketahui merupakan ipar Presiden Jokowi dan paman Gibran.

Terlalu berlebihan

Menyikapi hal tersebut Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Echo (Hukum) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hinca Pandjaitan menyebut, pernyataan tersebut tidak perlu ditanggapi secara serius

. Hinca menduga bahwa orang tersebut tidak memiliki bahan lain sehingga membahas soal netralitas Jokowi.

"Saya anggap itu masukan saja lah. Bukan sesuatu yang perlu ditanggapi serius itu. Mungkin, di sana, dia enggak punya bahan lagi, terus ngomong itu, gitu," ujar Hinca saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Hinca mengatakan, anggota Komite HAM PBB tersebut tidak paham bahwa segala persoalan terkait majunya Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 sudah selesai.

Jika masih ada persoalan hukum, menurut dia, maka tidak mungkin "perahu" Prabowo-Gibran bisa berangkat. "Sistem hukumnya berlangsung berjalan selesai. Tidak ada yang mempersoalkan itu. Soal etikanya sudah selesai, sudah dijatuhkan hukuman kepada yang dituduhkan melanggar etik. Oleh karena itu, menurut saya berlebihan lah," kata Hinca seperti dilansir Kompas.com.

Kemudian, politikus Partai Demokrat ini mengatakan, tidak ada relevansi antara netralitas Jokowi dan komentar dari Komite HAM PBB.

Baca juga: Demo Memprotes Dugaan Kecurangan Pemilu di Gedung KPU RI Diwarnai Aksi Tandingan

Dia mengingatkan bahwa sudah banyak Presiden di dunia yang mengucapkan selamat kepada Prabowo terkait hasil quick count atau hitung cepat Pilpres 2024.

"Kalau anda lihat, sudah berapa banyak presiden-presiden ternama atau pemimpin-pemimpin negara dunia memberikan ucapan selamat kepada presiden terpilih Prabowo-Gibran ini, dan menghargai dan menghormati proses pemilu kita," ujar Hinca.