Dipimpin Mayjen Purn Soenarko, Demo Tuntut Pemakzulan Jokowi Digelar Sampai 20 Maret

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Aksi demonstrasi di kantor KPU RI hari ini, Senin (18/3/2024), yang dipimpin oleh Eks Danjen Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko akan berlanjut hingga hingga Rabu (20/3/2024).

Demo yang menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penolakan terhadap kecurangan pemilu akan digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sampai Rabu.

Penyelenggara demo itu berasal dari massa yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi.

“Kami berkumpul 18-20 Maret dan hari-hari selanjutnya dalam rangka memastikan dan menekan supaya KPU, khususnya komisioner KPU tidak bermain-main dengan rakyat,” ujar Ketua Presidium Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, Afandi Ismail kepada wartawan di depan kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Ia mengeklaim mendapat banyak laporan-laporan terkait kecurangan dalam proses Pemilu.

Adapun, laporan itu tidak hanya terjadi setelah hari penyelenggaraan Pemilu, 14 Februari 2024.

Baca juga: Eks Danjen Kopassus Soenarko: Indonesia Tidak Boleh Dipimpin Komplotan Penipu dan Rampok

Akan tetapi, jauh dari sebelum hari-H. Afandi meyakini, Jokowi ikut andil dalam kecurangan ini.

“Jokowi adalah pemimpin yang paling buruk dalam sejarah kepemimpinan negeri ini. Selain Jokowi, tidak ada (pemimpin lain) yang melakukan campur tangan cawe-cawe secara terang-terangan,” tutur dia.

Sebagai contoh, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden nomor urut dua.

Afandi menganggap hal itu sebagai bagian dari dinasti politik.

“Putusan meloloskan Gibran (menjadi cawapres) adalah pelanggaran etis berat. Mestinya Jokowi bertindak, tapi karena tadi jadi seolah tidak ada apa-apa. Berarti Jokowi ada rencana melanggengkan dinasti politiknya,” tegas Afandi.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Alumni UI dan UGM for Ganjar-Mahfud, Z Leander Ohoiwutun.

Penyelenggaraan aksi di ketiga institusi tersebut memiliki tujuan tersendiri.

Baca juga: Tolak Pemilu Curang di Kantor KPU RI, Massa Demo Bakar Spanduk Berwajah Jokowi Hingga Hasyim Asyari

Sebagai contoh, pengguliran hak angket di DPR, serta pencabutan Ketua KPU RI dan Bawaslu RI.

“Seharusnya KPU mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres nomor urut dua. Setelah itu, pasangan calon nomor urut satu dan tiga masuk putaran kedua,” ujar pria yang akrab disapa “Nyong” itu.