Pemilu 2024

Sekjen PDIP Hasto: Kalau Pemilu 2024 Tidak Dikritisi, Hasilnya Simsalabim

Hasto mengatakan pihaknya memegang ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi menjadi perjanjian bersama.

Editor: Feryanto Hadi
Tribunnews.com/Fersianus Waku
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto ditemui di Jakarta 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha 


WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa jika penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak dikritisi. 

Dinilai Hasto, pemilu tidak akan ada lagi. Yang ada simsalabim hasil pemilu.

Mulanya Hasto merespon soal permintaan dari Koalisi Perubahan untuk buat perjanjian dengan PDIP terkait hak angket.

Ia mengatakan pihaknya memegang ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi menjadi perjanjian bersama.

"Kita sudah ada ideologi pancasila, sudah ada konstitusi, sudah nilai-nilai kehidupan yang baik tentang demokrasi yang seharusnya. Itu perjanjian kita," kata Hasto kepada awak media di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Sehingga ketika semua dalam kesadaran pemilu saat ini buruk dan brutal, kata Hasto. Pemilu dimana sumber daya negara, instrumen negara digunakan untuk memberikan keberpihakan kepada Prabowo-Gibran.

"Maka komitmen kita adalah nilai-nilai demokrasi itu, perjanjian kita adalah komitmen kerakyatan itu. Karena kalau ini tidak disikapi, buat apa pemilu yang akan datang," tegasnya.

Kemudian Hasto mengingatkan soal sejarah di Pemilu 1971 yang dinilainya sebagai pemilu brutal.

Pemilu tersebut dikatakan Hasto diwarnai dengan 'darah' yang melibatkan ABRI sebagai penopang utama kekuasaan.

"Lalu ketika kekuatan yang mengkoreksi itu dikalahkan. Yang menjadi basis penopang 27 tahun pemerintahan orde baru pasca pemilu 71. Kalau ini tidak kita kritisi, nanti pemilu tidak akan ada lagi, yang ada simsalabim hasil pemilu," tegasnya.

Megawati Tidak Ingin Grusa-grusu Soal Hak Angket

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak ingin grusa-grusu menyikapi desakan pengguliran hak angket oleh DPR.

Presiden ke-5 Republik Indonesia itu memiliki pemikiran jangka panjang untuk kepentingan Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.

Mahfud MD menegaskan, Megawati bukan tidak bersikap terkait hak angket, namun sudah berpikir baik-buruknya untuk bangsa, dengan mempertimbangkan banyak hal.

Sumber: Warta Kota
Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved