Verifikasi Data, Disdik DKI Jakarta Temukan 624 Mahasiswa Tak Layak Terima KJMU, Ini Datanya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dinas Pendidikan DKI memberikan bantuan sosial untuk para pelajar di SMA dan perguruan tinggi melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Bantuan pendidikan ini sesuai dengan Peraturan Menteri(Permen) Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan secara selektif kepada seluruh siswa dan mahasiswa dan bersifat sementara atau tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Budi Awaluddin mengatakan, langkah selektif dilakukan dengan melihat sejumlah kriteria yang telah ditetapkan.

Kemudian, lanjut Budi, pemadanan data juga dilakukan untuk memastikan bahwa penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak dan membutuhkan bantuan. 

"Kami menggunakan tiga parameter pemadanan data, yaitu padanan dengan data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU," tutur Budi, Selasa (13/2/2024).

Menurut Budi, Dinas Pendidikan akan memverifikasi data yang diberikan oleh mahasiswa ketika mendaftar sebagai penerima KJMU.

Nantinya, lanjut Budi, Dinas Pendidikan akan mengecek secara langsung ke lapangan untuk memastikan layak dan tidaknya menerima KJMU.

Budi menegaskan, dari total 19.041 penerima KJMU, ada sekira 624 mahasiswa dinyatakan tidak sesuai atau layak menerima.

"Pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali (diverifikasi dan validasi ulang). Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran," ungkapnya.

Lebih lanjut Budi, 14 orang tidak sesuai berdasarkan padanan data SIAK terpusat. 

Kemudian, ia mengungkap sebanyak 577 orang perlu dilakukan verifikasi berdasarkan padanan data kependudukan sesuai domisili.

Budi mengaku, ada sejumlah warga yang sudah pindah ke luar DKI 329 orang, tidak dikenal 125 orang, dikenal namun tidak diketahui keberadaannya 119 orang, dan RT tidak ada sebanyak 4 orang.

Sementara berdasarkan padanan pekerjaan Kepala Keluarga (KK), ada 33 orang yang berpenghasilan tidak rendah, di antaranya dosen, karyawan BUMN, BUMD, PNS, konsultan, anggota lembaga tinggi lainnya. 

"Dari tiga parameter yang ada, padanan data kependudukan sesuai domisili merupakan yang paling banyak," jelasnya.