Kubu Ganjar Klaim Hadirkan Kapolda di Sidang MK untuk Buktikan Mobilisasi Massa, PAN Ragukan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo meragukan klaim kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang akan menghadirkan seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) sebagai saksi dalam sidang sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) kelak.

Drajad menuturkan secara logika ia sangat meragukan rencana kubu Ganjar-Mahfud tersebut.

"Membawa kapolda sebagai saksi? Weleh-weleh hehe. Secara logika, saya meragukannya," kata Drajad kepada wartawan, Selasa (12/3/2024).

Drajad menjelaskan, seorang kapolda memiliki tanggungjawab jika terjadi dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di wilayah tugasnya.

"Karena, jika memang ada Kapolda yang menyaksikan pelanggaran TSM di wilayahnya, bukankah dia berwenang dan punya pasukan untuk mencegah bahkan menindak pelanggaran itu?" ujar Drajad.

Karenanya menurut Drajad, sangat tidak mungkin ada kapolda yang mau dihadirkan di sidang sengketa MK dan menunjukkan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di wilayah tugasnya.

Baca juga: Buktikan Mobilisasi Massa, Kubu Ganjar-Mahfud Akan Hadirkan Kapolda di Sidang MK Sengketa Pemilu

Meski begitu, Drajad menghormati kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin yang akan menggugat hasil pemilu ke MK.

Sebab kata dia, mereka memiliki hak konstitusional untuk melayangkan gugatan hasil pemilu ke MK.

Drajad menegaskan, berperkara di MK memerlukan bukti-bukti yang beyond reasonable doubt, dalam jumlah yang luar biasa. 

Baca juga: Pimpim Sidang MK yang Tentukan Nasib Prabowo di Pilpres 2024, Integritas Adik Ipar Jokowi Diuji

"Ini berdasarkan pengalaman sebagai unsur pimpinan PAN sejak 2010," ungkapnya.

Menurutnya pihak yang mengajukan gugatan harus membuktikan pelanggaran TSM di MK.

Ia menjelaskan untuk membuktikan kata masif saja, jika selisih suaranya tidak besar, bukti yang dibutuhkan sangat banyak. 

"Apalagi jika selisih suaranya sangat telak seperti dalam Pilpres 2024. Belum lagi untuk kata terstruktur dan sistematis," ucapnya.

Sebelumnya Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat menuturkan pihaknya berencana menghadirkan seorang Kapolda sebagai saksi dalam sidang sengketa Pemilu 2024 di MK.

Hal itu kata Henry untuk membuktikan adanya mobilisasi massa untuk memenangkan salah satu paslon.

Henry menegaskan, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke MK untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Baca juga: Sidang MK, Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jalan Budi Kemuliaan dan Merdeka Selatan

Dia mengungkapkan, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. 

"Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain," kata Henry dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/3/2024).

Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara.

Baca juga: Sidang MK, Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jalan Budi Kemuliaan dan Merdeka Selatan

Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar-Mahfud ke MK nantinya.

Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kapolda.

"Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot," tandas Henry.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PAN Ragukan Kubu Ganjar Siapkan Kapolda jadi Saksi Kecurangan Pilpres di MK, Ini Alasan Logisnya