Erwin Aksa: Golkar Menggunakan Sistem Merit, Jokowi harus Ikut Pelatihan jika Gabung

WARTAKOTALIVECOM, JAKARTA-- Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menegaskan seluruh kader partai bekerja keras untuk memperoleh hasil maksimal di Pemilu 2024.

Dia juga menegaskan, perolehan suara dan kursi di DPR bukan karena diendorse oleh Presiden Joko Widodo.

Real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) menempatkan Partai Golkar menempati urutan kedua perolehan suara sebesar 15,05 persen.

Partai besutan Airlangga Hartarto ini hanya kalah dari PDI Perjuangan yang meraih 16,39 persen, sedangkan Gerindra di urutan ketiga dengan 13,3 persen.

Sebagai catatan, pada Pemilu 2019, Golkar berada di urutan ketiga di bawah PDIP dan Partai Gerindra.

Menurut Aksa, peningkatan perolehan suara pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 berkat kegigihan para kader dan bukan dampak dari kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau "Jokowi Effect".

Menurutnya peningkatan perolehan suara karena para calon anggota legislatif (caleg) yang diusung bekerja maksimal dalam meraih dukungan.

Baca juga: Isu Bergabung dengan Partai Golkar, Jokowi Ingin Tegaskan Diri Sebagai Pemain Kunci

“Saya kira faktor yang menaikkan Golkar ini caleg, kan ini pemilihan terbuka. Suara calegnya lebih besar dari suara partai,” ucap Erwin dikutip Kompas.com dari dari Kompas TV, Selasa (12/3/2024).

Menurut Erwin, iklan kampanye Partai Golkar yang menampilkan Presiden Jokowi merupakan keinginan bersama dengan partai.

“Iklan karena Pak Jokowi-nya mau juga kan meng-endorse Golkar. Apakah efeknya terhadap Golkar ada? Tergantung penelitian,” ucap Erwin.

Soal isu Jokowi bakal merapat ke Partai Golkar, Erwin menyatakan mereka sangat terbuka karena dia mengeklaim visi dan misi keduanya mirip.

“Untuk masuk menjadi anggota, silakan. Kita punya pelatihan juga di Golkar. Nanti ikut pelatihan juga di Golkar. Banyak hal yang harus diikuti dalam Golkar karena kita berbasis meritokrasi,” ucap Erwin.

Mustahil langsung ketua umum

Pada kesempatan yang sama Erwin Aksa menyebut mustahil Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergabung dan langsung bersaing menjadi ketua umum tanpa mengikuti aturan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).

Menurut Erwin, Jokowi harus mengikuti aturan main jika ingin bergabung dan bersaing dalam bursa calon ketua umum Golkar.

“Kalau ingin bergabung dengan Golkar ada aturan, karena Golkar ini prosesnya merit, dan Munasnya pun baru Desember 2024. Jadi masih panjang,” kata Erwin.

Anak dari pengusaha Aksa Mahmud itu juga menyampaikan persyaratan buat menjadi calon ketua umum Partai Golkar sangat ketat dan tidak bisa diubah seenaknya.

Baca juga: PDIP Dilepas, Selangkah Lagi Jokowi Gabung Golkar, Airlangga: Kami Sudah Rapat kok

Sebab, aturan itu mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar.

“Itu enggak pernah dirubah dan selalu menjadi patokan, Pak JK (Jusuf Kalla) satu contoh ketika mengambil Golkar dari Akbar Tandjung, itu sampai KTA-nya (Kartu Tanda Anggota) harus dicari sampai ke Sulawesi Selatan, karena syaratnya adalah KTA juga," ucap Erwin.

“Jadi tidak mudah untuk mengubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga di Golkar yang sudah memiliki kekuatan partai yang kuat.

Golkar ini partai yang besar, tidak mudah untuk mengubah-ubah anggaran dasar tersebut walaupun tentunya Pak Jokowi ingin bergabung silakan, tetapi untuk beliau ingin merubahaturan,  saya kira itu jauh,” papar Erwin.

Isu soal rencana bergabungnya Jokowi ke Partai Golkar sebelum atau sesudah periode kedua pemerintahannya berakhir semakin santer.

Kabar mengenai Jokowi yang disebut bakal bergabung ke Golkar mencuat ketika dia mengenakan dasi berwarna kuning saat berangkat melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang, pada 16 Desember 2023.

Saat itu Jokowi ditanya alasan mengenakan dasi berwarna kuning, lantaran biasanya kerap mengenakan dasi berwarna merah dalam lawatan ke luar negeri.

Baca juga: VIDEO Respon Jusuf Kalla Saat Jokowi dan Gibran Diisukan Gabung Golkar

Sampai saat ini status Presiden Jokowi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi dipertanyakan, meskipun partai berlambang banteng bermoncong putih itu tidak pernah secara tegas menyatakan status keanggotaan Jokowi.

Padahal Jokowi membiarkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (Capres) nomor 2 Prabowo Subianto.

Gibran juga merupakan kader dan diusung PDI-P dalam pemilihan kepala daerah Kota Solo pada 2020 silam.

Di sisi lain, PDIP juga mengusung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Akibat situasi itu, hubungan antara PDI-P dan Jokowi akibat persaingan politik dalam Pilpres 2024 terlihat kurang harmonis.