Tokoh Agama Terpecah di Tengah Wacana Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

WARTAKOTALIVE.COM - Sejumlah tokoh agama terpecah dalam wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. 

Diketahui Soeharto masuk nominasi tokoh nasional yang digadang-gadang akan diberikan gelar pahlawan nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 10 November 2025 mendatang. 

Wacana pemberian gelar pahlawan nasional terhadap pemimpin Orde Baru itu lantas membuat kontroversi dan gaduh di masyarakat. 

Pasalnya opini masyarakat terpecah dengan para pendukung rezim Soeharto dan korban rezim Soeharto. 

Belum lagi status Soeharto yang pernah menjadi terdakwa korupsi pasca 1998 namun batal disidangkan karena kondisi kesehatan dan meninggal dunia. 

Bukan hanya masyarakat yang terpecah belah, sejumlah tokoh agama juga ternyata saling berbeda pendapat. 

Baik di organisasi masyarakat (Ormas) Islam terbesar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki dua opini berbeda. 

Misalnya saja Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy menegaskan, sikap Muhammadiyah telah bulat mendukung penuh pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Menurutnya, tidak ada satu pun yang dapat memungkiri peran dan kontribusi Soeharto terhadap bangsa Indonesia.

Diketahui Muhadjir Effendy saat ini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk periode 2022-2027, membidangi Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal.

Namun demikian tokoh muda Muhammadiyah Usman Hamid yang juga pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto itu. 

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dan mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu menentang keras pemberian gelar pahlawan tersebut.

Usman menilai bahwa gelar pahlawan harus diberikan kepada sosok yang memegang nilai kebenaran dan keberanian moral hingga akhir hayatnya.

“Kalau meninggal dalam status tersangka atau terdakwa, apalagi terkait pelanggaran HAM atau korupsi, sulit disebut pahlawan,” ujar Usman dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).

Tak berbeda dengan Muhammadiyah, NU juga terbelah dengan wacana pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto. 

Baca juga: Balik Arah, Jokowi Setarakan Gus Dur dengan Soeharto ​untuk Jadi Pahlawan Nasional