NasDem Diterpa Gosip Dapat Jatah 2 Menteri di Kabinet Prabowo, Tobas: Kata Siapa? Nggak Ada itu

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Publik sekarang sedang gemas terhadap sejumlah partai politik (parpol) pendukung paslon 01 dan 03.

Tadinya PDIP, PPP, PKB, NasDem dan PKS gencar menyuarakan hak angket terkait indikasi kecurangan di Pilpres 2024.

Namun, seusai masa sidang DPR RI dimulai, wacana hak angket mulai redup.

Proses inisiasi hak angket jalan di tempat, sebagian anggota DPR justru sibuk mengurus perolehan suaranya di daerah amsing-masing karena belum aman.

Di tengah redupnya wacana hak angket itu, Prtai NasDem diterpa gosip tak sedap.

Kabarnya partai besutan Surya Paloh ini dapat jatah dua menteri di kabinet Prabowo Subianto.

Apa betul demikian?

Baca juga: Hak Angket DPR Kecurangan Pemilu 2024 Diyakini Tidak Bakal Terwujud, Anggotanya Tidak Satu Suara

Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari alias Tobas menegaskan sejauh ini belum ada pembahasan atau tawaran kursi menteri kepada partainya dari kubu pasangan capres-cawapres manapun.

Termasuk kata dia isu tawaran dari kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang sementara ini unggul suaranya menurut perhitungan KPU.

"Enggak ada. Enggak ada (tawaran masuk kabinet)," kata Tobas saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Tobas mengaku terkejut ketika mendengar adanya kabar kalau partai pimpinan Surya Paloh itu digadang akan mendapatkan dua jatah kursi menteri jika Prabowo terpilih.

Baca juga: Serius Gulirkan Hak Angket, PDIP Susun Naskah Akademik sebagai Dasar Penggunaan Hak DPR Tersebut

Pasalnya kata anggota Komisi III DPR RI itu, sejauh ini di internal NasDem belum ada pembahasan demikian.

Oleh karenanya, Tobas memastikan kalau kabar itu hanyalah gosip politik semata.

"Kata siapa itu. Makanya kok ada gosip-gosip seperti itu ya. Enggak ada enggak ada," tukas Tobas.

Hak Angket

Ia juga membantah bahwa saat ini ada ajakan dari pihak tertentu untuk mengurungkan pengajuan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca juga: Mahfud MD Prediksi, Jika Jokowi Melanggar UU Bisa Seperti Soeharto, Pengamat Yakin Hak Angket Ambyar

“Enggaklah (angket) ini berjalan secara natural saja,” kata Tobas.

Meski begitu, ia menilai wajar apabila ada fraksi-fraksi di DPR yang menolak hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Namun yang pasti, pihaknya serius menggulirkan hak angket DPR.

“‘Menurut saya itu normal-normal saja dan itu bagian dari komunikasi politik yang berjalan dalam keadaan yang biasa dan normal-normal saja," ujarnya.

"Jadi, saya tidak melihat itu sebagai suatu hal yang aneh jika ada yang kemudian memberikan argumen berbeda dengan apa yang selama ini sedang kita siapkan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, isu NasDem akan gabung dan mendapat jatah kursi menteri beredar saat Ketua Umum NasDem Surya Paloh bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepribadian setelah pencoblosan, yakni tepatnya Minggu (18/2/2024) malam.

Diisukan akan mendapat kursi menteri karena memang diketahui sejauh ini Jokowi disebut terafiliasi dengan pasangan Prabowo-Gibran, yang saat ini menjadi kandidat unggul di Pilpres 2024.

Pada kesempatan tersebu, Surya Paloh turut mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, di Istana Kepresidenan Jakarta.

Diungkapkannya, segala hal dibahas saat bertemu kepala negara, termasuk perkembangan politik kekinian.

"Hal yang ringan-ringan. Hanya bahas masalah makan malam saja dan membicarakan bagaimana keadaan, perkembangan, situasi yang ada ditengah-tengah keseharian masyarakat kita. Tidak lebih dari pada itu barangkali ya," ungkap dia.

Lebih lanjut Surya Paloh membantah ada ajakan untuk bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Dia menegaskan dirinya bersama NasDem akan berada di jalan Perubahan.

"Insya Allah," pungkas Surya Paloh.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim tak berani menyatakan secara tegas soal sikap politik itu.

Menurut Hermawi, posisi Nasdem akan ditentukan setelah rekapitulasi suara manual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai.

"Nanti baru kami menentukan sikap, apakah akan masuk dalam koalisi pemerintahan ke depan atau menjadi oposisi?" ujarnya dalam acara Gaspol Kompas.com ditayangkan Senin (26/2/2024) malam.

Meski saat ini rekapitulasi penghitungan suara KPU RI sudah melebihi 70 persen, menurut Hermawi, NasDem tetap tak mau gegabah.

"Kita musti tahu dulu, kita ini ada di mana," imbuhnya.

Hermawi juga mengatakan, selain perhitungan KPU selesai, pertimbangan lainnnya adalah faktor komunikasi dan masukan dari kader.

"Sangat tergantung pada komunikasi dan masukan, saya perkirakan anggota DPRD Nasdem itu seluruh Indonesia mencapai 2.000-an, kemarin (pada pemilu 2019) ada 1.800-an, mereka ini kan harus didengar," katanya.

Hermawi juga mengatakan, tiga partai koalisi perubahan bebas menentukan pilihan setelah rekapitulasi KPU selesai.

Nasdem dalam posisi menghormati setiap otoritas partai koalisi yang saat ini bersama berada di Koalisi Perubahan.

"Kita tetap menghormati independensi dan otoritas partai masing-masing, seperti PKB menanggapi bagaimana Pak Surya menanggapi Pak Jokowi itu kan bagus. Cucun bilang memang Nasdem nggak ada koordinasi, tapi itu kan hak Nasdem," tandasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News