Bukan Dikurangi, Legislator Sarankan Pemprov DKI Tambahan Anggaran untuk KJMU dan KJP Plus

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memanggil sejumlah mahasiswa yang mengaku dicoret dari daftar penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Mahasiswa dari delapan kampus berbeda itu ditemuinya secaa langsung di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (7/3/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Heru menjelaskan Pemprov DKI Jakarta memastikan KJMU akan tetap diberikan kepada mahasiswa yang telah terdata sebagai penerima.

"Tentunya pemadanan kata tetap berjalan person to person," jelas Heru, Kamis (7/3/2024).

Menurut Heru, mahasiswa yang menerima KJMU ini kini tengah menempuh pendidikan, mulai dari semester 1, 2, 3 4 hingga semester akhir.

Setiap enam bulan sekali, para mahasiswa akan didata ulang untuk menilai kelayakan KJMU.

"Pemda DKI nanti akan memproses, mengecek, apakah mereka layak mereka tetap sambil belajar. Mereka akan diproses melalui data pajak di Bapenda dan disurvei kembali," tuturnya.

Jika dalam survei Bapenda mahasiswa itu dinyatakan mampu, maka Pempriv DKI menyatakan tidak layak menerima KJMU karena dinilai warga mampu.

Namun, saat ini kata Heru belum menerima data apakah ada mahasiswa yang tidak layak menerima KJMU.

Sebab, Heru dan Pemprov DKI masih melakukan pendataan kepada seluruh mahasiswa yang daftar KJMU.

"Kalau administrasinya kurang pas akan kami cek. Kalau desil (pemgelompokan persepuluh) tetap akan kami cek melalui Bapenda, kalau yang sudah dapat nanti akan kami teruskan," imbuhnya.

Disdik DKI Minta 19.023 Mahasiswa Daftar Ulang di Situs KJMU

Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah mendata sekira 19.023 mahasiswa mendapatkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Mahasiswa yang menerima KJMU ini berada di 124 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemprov DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, para mahasiswa tersebut kini tengah menempuh pendidikan di 110 universitas negeri dan 14 universitas swasta.