Ini Sikap 6 Fraksi DPR Pendukung Paslon 01 dan 03 soal Hak Angket, Kuasai 54,6 Persen Parlemen

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Pandangan fraksi-fraksi DPR dari partai politik (parpol) pendukung pasangan calon (paslon) 01 dan 03 terkait hak angket beragam. 

Selasa (5/3/2024), masa sidang DPR kembali dimulai. 

Sejumlah tokoh politik, para capres/cawapres, dan sejumlah anggota DPR telah mewacanakan penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Berdasarkan hitungan di atas kertas, jika semua anggota DPR dari parpol pendukung paslon 01 dan paslon 03 menyetujui hak angket, maka hak DPR tersebut bisa dilaksanakan.

Seperti diketahui, Paslon Capres/Cawapres 01 didukung oleh tiga parpol parlemen, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai  Keadilan Sejahtera (PKS).

 Jumlah anggota DPR dari Partai Nasdem (anggota Fraksi Partai Nasdem) adalah 59 orang (10,26 persen), anggota Fraksi PKS 50 orang (8,70 persen), dan anggota Fraksi PKB 58 orang (10,09 persen). Total anggota DPR dari ketiga fraksi ini adalah 167 orang atau 29,04 % .

Paslon Capres/Cawapres 03 didukung oleh dua parpol parlemen, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).  

Baca juga: Bawaslu tak Temukan Penggelembungan Suara PSI, Idham Holik: Teknologi Sirekap yang tak Akurat

Jumlah anggota DPR dari PDI Perjuangan (anggota Fraksi PDI Perjuangan) adalah 128 orang (22,26 % ) dan anggota Fraksi PPP adalah 19 orang (3,30 %). Total anggota DPR dari kedua fraksi ini adalah 147 orang (25,57 %).

Jika jumlah anggota DPR dari kelima fraksi pendukung Paslon 01 dan 03 itu digabungkan, maka mencapai  314 orang atau 54,61 % . Total anggota DPR Periode 2019-2024 adalah 575 orang.

Sementara itu, parpol pendukung Paslon 02 (Prabowo-Gibran Rakabuming Raka) adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. 

Jumlah anggota DPR dari Gerindra (Fraksi Gerindra DPR) adalah 78 orang (13,57 % ), anggota Fraksi Golkar 85 orang (14,78 % ), anggota Fraksi PAN 44 orang (7,65 % ), dan anggota Fraksi Demokrat adalah 54 orang (9,39 % ).

Total anggota DPR dari parpol pendukung Paslon 02 adalah 261 orang atau 45,39 % .

Dengan demikian, apabila semua anggota DPR dari kelima parpol pendukung Paslon 01 dan 03 menyujui hak angket, maka penyelidikan terhadap dugaan kecurangan Pemilu 2024 bisa dilaksanakan oleh DPR.

Baca juga: Hari Ini Penentuan Hak Angket DPR Kecurangan Pemilu, Formappi: Kalau Sepi Berarti Rakyat Kena Prank

Suara Fraksi-Fraksi DPR

Wacana digulirkannya hak angket bermula dari capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Wacana ini membuka komunikasi antara kubu Ganjar-Mahfud MD dan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Partai-partai pendukung Ganjar dan Anies di DPR, mulai dari PPP, Nasdem, PKS, dan PKB tampak mengindikasikan setuju untuk menggulirkan hak angket.

Akan tetapi, mereka masih menanti sikap PDI-P yang belum memberi kejelasan terkait hak angket kecurangan Pemilu 2024 ini.

Di sisi lain, partai pendukung Prabowo-Gibran di DPR, seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN menyatakan menolak hak angket.

Lantas, bagaimana sikap fraksi-fraksi di DPR yang mau menggulirkan hak angket jelang pembukaan masa sidang DPR ini?

Baca juga: Belum Juga Bertemu Megawati, Jusuf Kalla: Jangan Ditanya Terus, Capek Toh

PKS Klaim Angket Dikung 5 Fraksi DPR 

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut, lima fraksi partai di parlemen masih berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Adapun hak angket itu rencananya bakal digulirkan dalam beberapa waktu kedepan oleh lima partai politik.

“Kan masih lima fraksi yang komit. Belum ada satu fraksi dari lima itu yang menyatakan tidak komit,” kata Hidayat saat ditemui awak media di Jakarta Selatan, Senin (4/3/2024).

Adapun kelima partai yang menyatakan mendukung penggunaan hak angket adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Keduanya diketahui mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada pemilihan presiden (Pilpres) kemarin.

Kemudian, tiga partai lainnya adalah PKS, Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Hidayat menepis pernyataan yang menyebut bahwa kelima fraksi di DPR RI itu tidak solid.

Menurut dia, pimpinan lima partai itu telah menyatakan komitmen penggunaan hak angket.

Fraksi PDI-P Tunggu Rapat

Politikus senior PDI-P sekaligus anggota DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa sikap dan komitmen PDI-P terhadap rencana hak angket bakal disampaikan setelah rapat fraksi PDI-P DPR usai rapat paripurna hari ini.

"Besok (hari ini) baru tahu setelah rapat pimpinan fraksi," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Senin (4/3/2024).

Ia mengatakan bahwa sikap PDI-P dalam menanggapi rencana hak angket sedianya mudah ditebak.

Namun, anggota Komisi XI DPR ini mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut.

"Arahnya mudah ditebak. Tapi tidak boleh mendahului pimpinan," ucap dia.

PKB Tunggu Paripurna

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, publik bisa melihat pada hari ini apakah hak angket kecurangan pemilihan umum (pemilu) akan digunakan atau tidak.

Dia mengatakan, PKB saat ini sedang menunggu draft hak angket apakah sudah dimasukan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR-RI untuk diselenggarakan di Sidang Paripurna.

"Karena begitu ada aduan dibahas di Bamus dan apakah Bamus lalu menyetujui dibawa ke sidang Paripurna itu kan hal lain, itu lagi saya kira, kita lihat lagi saja besok. Karena Paripurna besok juga belum ditentukan (digelar) jam berapanya," kata Syaiful saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).

Secara pribadi, Syaiful mengatakan belum mendapat informasi terkini terkait hak angket tersebut.

Demikian juga komunikasi dengan fraksi-fraksi yang disebut mendukung terlaksananya penyidikan hak angket, seperti PDI-Perjuangan dan partai Koalisi Perubahan, yaitu Nasdem dan PKS.

"Saya belum dapat update menyangkut dengan komunikasi dengan PDI-P soal hak angket," ucap dia.

PPP Serius

Juru Bicara Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Imam Priyono menegaskan, PPP masih fokus dalam mengawal suara dan anomali yang terjadi di Pemilu 2024.

Imam merespons Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut PPP sebagai salah satu partai yang berkomitmen mendukung hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024.

"Kami masih fokus mengawal suara dan beragam anomali yang terjadi," ujar Imam saat dimintai konfirmasi, Senin (4/3/2024).

Imam mengatakan, PPP berkomitmen dalam menegakkan dan menjaga marwah demokrasi.

Selain itu, Imam mengingatkan bahwa keputusan strategis akan diambil secara kolektif kolegial yang akan dipimpin oleh Mardiono selaku Ketum PPP.

"Kami serius mengawal demokrasi. Dan pilihan strategisnya masih terbuka luas," ucap dia.

Nasdem Dorong Hak Angket

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan bahwa kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendorong agar hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 berjalan terus.

Hal tersebut disampaikan Hermawi dalam program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, Rabu (28/2/2024) malam.

"Jadi kalau di 01 angket ini sudah clear, harus jalan," ujar Hermawi.

Hermawi mengatakan, setelah calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan wacana hak angket, tiga sekjen partai pengusung Anies-Muhaimin langsung bertemu.

Dalam pertemuan tersebut, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencapai kesimpulan bahwa mereka akan mendukung hak angket.

"Masing-masing dengan tim, masing-masing dengan troli-troli, mereka sudah kerja dua hari. Kita verifikasi. Kita sampai pada kesimpulan, kita meski mendukung angket. Kita ingin buktikan semua komplain dan keluhan masyarakat ada dalam bentuk CD, ada dalam bentuk rekaman, dan segala macam," kata Hermawi.

"Itu makanya waktu konpers saya dan dua sekjen lain mengatakan kita menanti tindak lanjut dari Pak Ganjar. Besoknya, para ketua-ketua umum," ujar dia lagi.

Meski demikian, Hermawi mengaku pihaknya juga harus berpikir secara realistis.

Mereka tidak bisa mendorong hak angket sendirian di DPR. Sebab, pada akhirnya, hak angket akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk dilakukan voting.

"Tapi kita realistis juga kan tidak bisa sendiri. Baru bersama-sama PDI-P. Nanti ujungnya kan voting di paripurna, pasti voting. Kalau sekadar tanggal 5 mau usulkan dua fraksi, 25, kita bisa. Tapi nanti kalau di paripurna kita pasti mentok," kata Hermawi.

Sebagian artikel bersumber dari berita Kompas.com berjudul "Sikap Fraksi di DPR soal Hak Angket Pemilu: PKS Komit Dorong, PDI-P dan PKB Menunggu, PPP Terbuka"