Ini Sikap 6 Fraksi DPR Pendukung Paslon 01 dan 03 soal Hak Angket, Kuasai 54,6 Persen Parlemen

Politikus senior PDI-P sekaligus anggota DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa sikap dan komitmen PDI-P terhadap rencana hak angket bakal disampaikan setelah rapat fraksi PDI-P DPR usai rapat paripurna hari ini.

"Besok (hari ini) baru tahu setelah rapat pimpinan fraksi," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Senin (4/3/2024).

Ia mengatakan bahwa sikap PDI-P dalam menanggapi rencana hak angket sedianya mudah ditebak.

Namun, anggota Komisi XI DPR ini mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut.

"Arahnya mudah ditebak. Tapi tidak boleh mendahului pimpinan," ucap dia.

PKB Tunggu Paripurna

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, publik bisa melihat pada hari ini apakah hak angket kecurangan pemilihan umum (pemilu) akan digunakan atau tidak.

Dia mengatakan, PKB saat ini sedang menunggu draft hak angket apakah sudah dimasukan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR-RI untuk diselenggarakan di Sidang Paripurna.

"Karena begitu ada aduan dibahas di Bamus dan apakah Bamus lalu menyetujui dibawa ke sidang Paripurna itu kan hal lain, itu lagi saya kira, kita lihat lagi saja besok. Karena Paripurna besok juga belum ditentukan (digelar) jam berapanya," kata Syaiful saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).

Secara pribadi, Syaiful mengatakan belum mendapat informasi terkini terkait hak angket tersebut.

Demikian juga komunikasi dengan fraksi-fraksi yang disebut mendukung terlaksananya penyidikan hak angket, seperti PDI-Perjuangan dan partai Koalisi Perubahan, yaitu Nasdem dan PKS.

"Saya belum dapat update menyangkut dengan komunikasi dengan PDI-P soal hak angket," ucap dia.

PPP Serius

Juru Bicara Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Imam Priyono menegaskan, PPP masih fokus dalam mengawal suara dan anomali yang terjadi di Pemilu 2024.

Imam merespons Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut PPP sebagai salah satu partai yang berkomitmen mendukung hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024.