Pemilu 2024
Terancam Gagal Tembus Senayan, PPP Minta Putusan MK Soal Ambang Batas Berlaku 2024
PPP menyambut baik keputusan MK yang menghapus aturan ambang batas parlemen 4 persen. PPP terancam gagal lolos ke Senayan.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terancam tidak lolos ke Senayan.
Hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (1/3/2024) menunjukkan partai berlambang Ka'bah itu baru mencapai 3,97 persen.
Total suara yang masuk sudah mencapai 65,62 persen dan PDI Perjuangan masih memimpin dengan 16,44 persen.
Seperti diketahui, saat ini ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.
Namun Kamis (29/2/2024) Mahkamah Konstitusi mengubah aturan tersebut setelah mengabulkan gugatan Ketua Pengurus Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Irmalidarti terakit aturan ambang batas parlemen. Atran baru tersebut berlaku pada Pemilu 2029.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Rommy) meminta agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait peniadaan ambang batas parlemen 4 persen segera diterapkan pada Pemilu 2024.
Baca juga: Elektabilitas Ganjar Turun, Hasto Katakan Survei Bisa Diintervensi Seperti Mahkamah Konstitusi
Rommy mendorong KPU untuk segera berkonsultasi dengan MK dalam rangka mengubah peraturan KPU.
"KPU sebaiknya segera berkonsultasi kepada MK, untuk melakukan perubahan peraturan KPU menyambut putusan ini, untuk segera diterapkan pada Pemilu 2024," ujar Rommy saat dimintai konfirmasi, Kamis (29/2/2024).
Rommy menyampaikan, PPP menyambut baik putusan peniadaan ambang batas parlemen.
Putusan MK ini, kata dia, merupakan kemenangan kedaulatan rakyat.
"Karena setiap suara pemilih terkonversi menjadi kursi. Inilah sebenarnya esensi sistem pemilu proporsional, yakni tidak ada suara rakyat yang terbuang," ujar dia.
"Semestinya dengan semangat yang sama, putusan ini berlaku prospektif, yakni berlaku ke depan mulai hari ini diputuskan.
Toh tahapan penghitungan sebagaimana ketentuan PT ini diputuskan belum berjalan," kata Rommy.
Baca juga: Mahkamah Konstitusi Harus Lakukan Perbaikan Menyeluruh untuk Dapat Kepercayaan Masyarakat
Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen sebesar 4 persen terhadap pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Perkara yang terdaftar dengan nomor 116/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Khoirunnisa dan Irmalidarti.
| Sekretaris KPU Jakarta Dirja Abdul Kadir Ungkap Pekerjaan KPUD Jakarta Belum Selesai |
|
|---|
| Sempat Khawatir pada Kerawanan, KPU Jakarta Apresiasi Kinerja Polri Amankan Pelaksanaan Pilkada 2024 |
|
|---|
| DKPP Prihatin Masih Banyak Penyelenggara Pemilu Tidak Netral di Pemilu 2024 |
|
|---|
| Bawaslu Kabupaten Bekasi Rilis Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2024, Ini Hasilnya |
|
|---|
| Gugatan Kader PKB Calon Anggota DPR Terpilih yang Dipecat Cak Imin Dikabulkan Bawaslu |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.