Pendukung Ganjar-Mahfud Desak Hak Angket DPR, Kris Tjantra: Kecurangan Pilpres Harus Diusut Tuntas

Hermawi mengatakan, usai calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan wacana hak angket, tiga sekjen partai pengusung Anies-Muhaimin langsung bertemu.

Dalam pertemuan tersebut, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencapai kesimpulan bahwa mereka akan mendukung hak angket.

"Masing-masing dengan tim, masing-masing dengan troli-troli, mereka sudah kerja dua hari. Kita verifikasi. Kita sampai pada kesimpulan, kita meski mendukung angket," ucapnya.

"Kita ingin buktikan semua komplain dan keluhan masyarakat ada dalam bentuk CD, ada dalam bentuk rekaman, dan segala macam," lanjut Hermawi.

"Itu makanya waktu konpers saya dan dua sekjen lain mengatakan kita menanti tindak lanjut dari Pak Ganjar. Besoknya, para ketua-ketua umum," ujarnya lagi.

Meski demikian, Hermawi mengaku pihaknya juga harus berpikir secara realistis. Mereka tidak bisa mendorong hak angket sendirian di DPR.

Sebab, pada akhirnya, hak angket akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk dilakukan voting.

"Tapi kita realistis juga kan tidak bisa sendiri. Baru bersama-sama PDIP. Nanti ujungnya kan voting di paripurna, pasti voting," ucapnya.

"Kalau sekadar tanggal 5 mau usulkan dua fraksi, 25, kita bisa. Tapi nanti kalau di paripurna kita pasti mentok," kata Hermawi.

Hermawi pun mengungkit dipanggilnya semua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghadiri sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (28/2/2024), terkait dugaan kebocora Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Hermawi menekankan bahwa kubu Anies ingin membuktikan bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk dalam sejarah.

"Biar saja angket ini berlangsung, kita uji. Kami cuma ingin buktikan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah. Kalau tidak, dibiarkan saja," ujar Hermawi.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News