Airlangga Ungkap Anggaran Program Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS

Program makan siang gratis ini mendapatkan kritik dari Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal.

Ada beberapa hal yang ia soroti terkait janji itu.

Pertama, keberlanjutan program.

Menurut Faisal sebaiknya calon presiden tidak menjanjikan program populis namun tak berkelanjutan.

"Pertanyaannya, gizi seimbang apakah dengan program makan gratis akan berkelanjutan?," katanya.

Kedua, tambah Faisal, adalah masalah ketepatan sasaran.

"Jadi masalah ketepatan sasaran ini sama seperti yang kita hadapi di bansos, cuma langsung dalam bentuk makanan. Kembali ke tujuannya, pertama apakah bisa mencapai gizi seimbang dalam program makan gratis 1 tahun? Kedua masalah sustainability," ujarnya.

Ketiga, kata dia, masalah anggaran Rp 400 triliun per tahun untuk melaksanakan program itu.

Faisal mengatakan dana Rp 400 triliun itu jumlah yang besar jika dibebankan ke APBN.

"Jangan sampai bungkusnya untuk mencapai gizi seimbang, untuk meningkatkan dari sisi SDM dan multiplier effect tapi anggarannya besar dan sebetulnya lebih banyak ke kepentingan populis," katanya.

Pengamat Ekonomi INDEF Nailul Huda mengatakan wacana program makan gratis ini sebetulnya sama dengan program BBM gratis milik PKB dan Cak Imin.

"Program makan gratis milik kubu Prabowo juga sangat tidak mendasar dan cenderung halusinasi. Biaya Rp 400 triliun, pendidikan sudah Rp 600 triliun, belum lagi biaya pegawai, transfer ke daerah, dana desa, dan subsidi energi, sudah abis itu APBN," kata Nailul.

Menurutnya, program tersebut tidak realistis karena anggaran tidak akan punya ruang untuk pembangunan.

"Tidak ada ruang untuk pembangunan. Jadi sangat tidak realistis. Tim ekonomi dari Pak Prabowo harus melihat kapasitas fiskal kita, anggaran prioritas, hingga kebijakan publik. Tapi ya namanya politik, janji itu harus diucapkan, tapi tidak harus dijalankan bukan?" katanya.

Direktur CELIOS Bhima Yudhistira juga mengatakan hal serupa. Program makan gratis milik Prabowo ibarat pepesan kosong.

Apalagi anggaran pada tahun depan akan tersandera untuk membayar bunga, proyek infrastruktur dan belanja pegawai.

Terlebih Presiden Jokowi menjanjikan kenaikan gaji PNS dan uang pensiun.

Baca juga: Jokowi Enggak Pantas Bahas Program Makan Siang Gratis, Mending Cari Solusi Beras Langka

Menurutnya, jika memang Prabowo concern dalam mengatasi stunting, hal yang harus dibenahi pertama kali adalah soal data.

Kemudian ketepatan anggaran. Sebab selama ini anggaran stunting banyak dipakai untuk dinas luar kota hingga perbaikan pagar puskesmas.

"Kalau dia berani bilang anggaran perjalanan dinas saya potong 90 persen, itu akan ada penghematan yang bisa masuk ke penanganan stunting secara tepat sasaran," kata Bhima.

Jadi, kata dia, untuk bisa menuntaskan masalah stunting selain perbaikan data dan penghematan birokrasi, koordinasi lintas sektoral juga harus dilakukan.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google NEWS